Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk menjalankan semua kegiatan, termasuk bekerja, belajar, dan beribadah, dari rumah untuk mengurangi penularan wabah virus Corona (Covid-19).
Meski demikian, Presiden kukuh tak menutup wilayah (lockdown) seperti yang sudah dilakukan negara lain, misalnya China, Itali, Filipina, dan yang terbaru Malaysia.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah harus ekstra hati-hati untuk mengambil kebijakan lockdown guna mengantisipasi pandemik Covid-19. Meski belum menghitung jumlah pastinya, dia memprediksi kerugian ekonomi akibat lockdown sangat besar.
"Nilai kerugian memang harus dihitung karena hampir semua sektor usaha akan stagnan. Pastinya triliunan [rupiah] transaksi ekonomi di Jakarta akan berhenti. Ini sesuatu yang sangat berat baik untuk pemerintah maupun dunia usaha dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional," katanya ketika dikonfirmasi, Selasa (17/3/2020).
Dia menuturkan pelaku usaha mendukung penuh semua kebijakan pemerintah untuk menghadapi berbagai dampak virus corona. Namun, dalam konteks lockdown, Sarman menilai perlu pertimbangan dalam berbagai aspek termasuk dari sisi ekonomi dan kesiapan masyarakat.
Pasalnya, negara-negara lain yang memberlakukan lockdown sudah mempersiapkan berbagai opsi, termasuk kebutuhan masyarakat.
Baca Juga
Jika ingin menerapkan lockdown, Sarman meminta pemerintah juga memberikan solusi agar roda perekonomian tidak sampai stagnan, khususnya yang bersentuhan dengan kebutuhan pokok pangan masyarakat.
Apalagi, kurang lebih 1,5 bulan lagi Indoesia akan memasuki bulan Ramadan dimana stok pangan sudah harus dipersiapkan dari sekarang.
"Ini memang sesuatu yang teramat sulit untuk diputuskan, karena pemerintah juga pasti mengedepankan keselamatan masyarakat. Pelaku bisnis yakin pemerintah akan membuat kebijakan yang terbaik, termasuk opsi lockdown sebagai alternatif yang harus diambil diambil," jelasnya.
_1660650391.jpg?w=348&h=261)
