Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC akan tetap mendukung rencana sinergi dan integrasi BUMN sektor pelabuhan dan menyebut pembahasan masih dalam tahap kajian di pihak Kementerian BUMN.
Direktur Utama IPC Arif Suhartono mengaku belum dapat menyebutkan mengenai target realisasi sinergi dan integrasi tersebut, karena memang belum mengetahui secara detil.
"Belum begitu banyak yang dapat kami sampaikan terkait itu karena masih tataran studi. Kelanjutan pembahasan [holding BUMN pelabuhan] masih di tataran Kementerian BUMN," jelasnya, Rabu (11/3/2020).
Kendati demikian, pihaknya berharap tujuan utama dari sinergi dan integrasi tersebut tetap tercapai. Terlebih, tujuan pembentukan holding adalah untuk standardisasi peran pelabuhan sehingga daya saing meningkat.
Arif menjabat sebagai Dirut IPC menggantikan Elvyn G. Masassya melalui melalui Keputusan Menteri BUMN sejak 2 Maret 2020. Adapun, Elvyn merupakan Ketua Tim Kerja Sinergi dan Integrasi BUMN Pelabuhan.
Arif Suhartono terakhir menjabat sebagai Direktur Komersial IPC. Sebelumnya telah berpengalaman sebagai Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, anak usaha IPC, sejak 1 April 2019. Selain itu, pernah menjabat Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Direktur Utama PT Pengerukan Indonesia, keduanya merupakan anak perusahaan IPC.
Baca Juga
Sebelumnya, pada 10 Desember 2019, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Dirut IPC yang saat itu masih dijabat oleh Elvyn sebagai Ketua Tim Kerja Sinergi dan Integrasi BUMN Pelabuhan. Tim kerja tersebut akan dibantu oleh tim dari Project Management Office (PMO) dan konsultan untuk menjalankan beragam kajian mengenai persiapan integrasi tersebut.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-311/MBU/12/2019, tim PMO terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan lima anggota yang berasal dari Kementerian BUMN ataupun Pelindo I-IV.
Dalam pembentukan holding, akan dikaji baik kekuatan maupun kelemahan Pelindo I-IV. Hasil identifikasi kekuatan tersebut secara objektif akan digunakan dalam integrasi pengelolaan pelabuhan.
