Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Mana Lebih baik, Sentralisasi atau Desentralisasi Sumber Daya Alam?

Semakin dekat jarak pengambilan keputusan dengan arena pengelolaan SDA maka akan semakin baik keputusan yang akan diambil, karena pengambil keputusan akan benar-benar merasakan dampak dari keputusan tersebut.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora - Bisnis.com 07 Maret 2020  |  13:33 WIB
Rektor IPB Arif Satria membubuhkan tanda tangan dalam peluncuran buku Politik Sumber Daya Alam. Arif mengkritisi sentralisasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia dan menilai desentralisasi perlu dilakukan. - Novita Sari Simamora
Rektor IPB Arif Satria membubuhkan tanda tangan dalam peluncuran buku Politik Sumber Daya Alam. Arif mengkritisi sentralisasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia dan menilai desentralisasi perlu dilakukan. - Novita Sari Simamora

Bisnis.com, BOGOR - Karya Arif Satria yang dituangkan dalam buku Politik Sumber Daya Alam mengkritisi sentralisasi sumber daya alam di Indonesia.

Rektor IPB, Arif Satria mengutip bahwa sentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) sering menjadi masalah. Indonesia sebagai negara besar, sulit untuk mengendalikan SDA secara terpusat.

Bila mengutip tesis Hardin tentang tragedy of the commons atau tragedi kepemilikan bersama akan terjadi. Tragedi ini berupa kerusakan lingkungan, akibat tidak adanya konsep kepemilikan sumber daya bersama, yang memicu kompetisi untuk eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

"Sentralisasi menyebabkan pemerintah pusat tidak merasakan dampak langsung dari keputusannya dalam pengelolaan SDA," ungkapnya.

Bila hutan rusak akibat keputusan pemerintah pusat, maka pembuat keputusan tidak merasakan dampaknya. Sebab, rakyat daerah yang akan merasakan dampaknya.

Dia mengungkapkan, semakin dekat jarak pengambilan keputusan dengan arena pengelolaan SDA maka akan semakin baik keputusan yang akan diambil, karena pengambil keputusan akan benar-benar merasakan dampak dari keputusan tersebut.

Dia mencontohkan, bila seorang bupati mengambil keputusan untuk mengkonversi lahan mangrove, maka si bupati akan melihat dan merasakan langsung dampak banjir rob, abrasi dan lain sebagainya. Maka dengan mudah, rakyat akan melakukan protes karena dekatnya jarak sosial mereka.

"Bayangkan bila keputusan diambil di Jakarta, mungkinkah rakyat di Papua atau Sulawesi berduyun-duyun melakukan protes ke Jakarta untuk mengubah berbagai keputusan? Inilah kira-kira mengapa desentralisasi pengelolaan SDA menjadi penting."

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ipb sumber daya alam rektor
Editor : Novita Sari Simamora
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

BisnisRegional

To top