Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mulai khawatir wabah virus corona atau Covid-19 berdampak langsung terhadap harga komoditas.
Arifin mengatakan antisipasi perlu dihadirkan dari kalangan pengusaha. Di sisi internal pemerintah, pihaknya sedang mengkaji sejauh apa dampak wabah virus corona.
"Saya rasa akan berdampak. [beberapa terlihat] menutup industri-industri, [sehingga] banyak terganggu," katanya, Jumat (28/2/2020).
Menurutnya, wabah virus corona menjadi satu kejadian yang paling tidak diduga, apalagi sampai harus menjadi kejadian berskala global. Arifin mengamini, batu bara dan LNG adalah dua komoditas yang berpotensi paling berdampak harganya.
“Makanya ya di lain sisi akan diperhitungkan setop produksi [potensi] lost-nya berapa, sampai level berapa dia memang bisa mempertahakan produksi kalau nggak terpaksa cut production [curtailment],” tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) telah menyiapkan beberapa skema untuk menghadapi perlambatan proyek infrasturktur di sekitar kawasan industri akibat wabah virus corona.
Adapun, kementerian akan mengedepankan konsep creative financing dalam menjaga kecepatan pembangunan infrasturktur di sekitar kawasan industri.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pihaknya masih mempelajari dampak wabah corona ke anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2020.
Jika ditemukan berdampak, lanjutnya, maka akan ada pendahuluan pembangunan infrasturktur berdasarkan kebermanfaatan kawasan industri.
"Jadi, kami lihat skala ekonominya, baik berupa kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus. Yang bisa memberikan [pertumbuhan] ekonomi lebih cepat, kami coba prioritaskan," ucapnya di sela-sela seminar Roadmap Industri Manufaktur Indonesia, Kamis (27/2/2020).
Dari sisi pembiayaan, Wahyu menyinggung dua skema yang dapat digunakan untuk meredam gempuran wabah virus corona ke APBN 2020 jika terbukti. Pertama, limited consession scheme (LCS) untuk mendapatkan dana segar.
Selain itu, lanjutnya, Wahyu berujar tidak semua infrastruktur didanai oleh pemerintah. Oleh karena itu, Wahyu menyatakan pihaknya juga mempertimbangkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
