Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Budidaya Perikanan Wajib Perhatikan Aspek Lingkungan

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan bahwa paradigma dalam membangun akuakultur atau budidaya perikanan nasional pada saat ini harus betul-betul memperhatikan aspek lingkungan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 26 Februari 2020  |  15:17 WIB
Peternak memanen ikan nila air tawar di Cepokosawit, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (20/3/2019). - ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Peternak memanen ikan nila air tawar di Cepokosawit, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (20/3/2019). - ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA – Aspek lingkungan perlu menjadi perhatian utama dalam paradigma pengembangan budidaya perikanan nasional atau akuakultur.

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan bahwa paradigma dalam membangun akuakultur atau budidaya perikanan nasional pada saat ini harus betul-betul memperhatikan aspek lingkungan.

"Ke depan paradigma kita membangun akuakultur bukan hanya peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan, ekonomi, dan sosial," katanya, seperti dilansir Antara, Rabu (26/2/2020).

Menurutnya, potensi pengembangan akuakultur masih sangat luas. Mengingat, saat ini baru sekitar 10 persen potensi yang ada dimanfaatkan.

Selain itu, Slamet mengatakan kesejahteraan para pembudidaya juga mengalami kenaikan signifikan. Untuk dapat meningkatkan nilai tambah, budidaya menjadi solusi.

Ke depan, diharapkan pelaku usaha jangan terburu-buru mengirimkan benih-benih yang kecil terlebih dahulu karena potensi dalam negeri sangat besar.

Selain itu, budidaya perikanan juga punya memiliki tanggung jawab untuk menurunkan stunting di Tanah Air dengan menghasilkan berbagai komoditas perikanan yang bernutrisi dan bergizi tinggi.

Sebelumnya, KKP menargetkan untuk melakukan penyuluhan hingga terhadap sebanyak 41.000 kelompok usaha dalam rangka melesatkan kinerja dunia usaha sektor kelautan dan perikanan nasional.

"Penyuluhan itu intinya meningkatkan status mereka dari kelas pemula hingga kelas trampil," kata Kepala Badan Riset dan SDM KKP Sjarief Widjaja dalam Rapat Kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (24/2).

Dari sisi anggaran, lanjut Sjarief, tahun ini KKP memperoleh alokasi sebesar Rp1,8 triliun, namun porsi terbesar atau sekitar 50,03 persen adalah untuk pos belanja pegawai.

Menurutnya, besarnya alokasi untuk belanja pegawai antara lain karena BRSDM KKP mendapatkan limpahan dari pemerintahan pusat yaitu terkait dengan penggajian untuk kalangan penyuluh di daerah.

"Kami mendapat mandat untuk hilirisasi hasil riset terutama bioteknologi," ucapnya.

Salah satu upaya untuk melakukan transformasi dan hilirisasi riset itu antara lain melalui program Desa Inovasi, misalnya menyiapkan Kampung Ikan Gabus yang membantu berbagai aspek seperti pembenihan hingga membantu pemasaran dari komoditas tersebut.

Target lainnya dari BRSDM antara lain adalah menyelenggarakan pelatihan masyarakat terhadap sebanyak 25.200 warga.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perikanan budidaya

Sumber : Antara

Editor : David Eka Issetiabudi
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top