Bisnis.com, JAKARTA - Pemberian insentif di sektor pariwisata dinilai menjadi solusi bagi industri tersebut untuk tetap bergeliat kendati tengah mendapatkan tekanan dari wabah virus corona.
Pemerintah mengkaji kemungkinan adanya diskon atau insentif sebesar 30 persen dari tarif riil untuk wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Adapun, biro travel bisa saja juga diberikan insentif hingga 50 persen. Hal tersebut bertujuan agar industri pariwisata Indonesia kembali bergairah.
Menanggapi hal itu, ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan meskipun memberikan insentif bagi wisman, pemerintah jangan sampai mengabaikan keberadaan wisatawan dalam negeri.
“Ini yang dinantikan, memang dibutuhkan stimulus dalam menarik wisman, sebaiknya yang diskon besar itu tarif maskapai nya bukan hotel, karena pilihan hotel akan ditentukan oleh selera masing masing wisman. Lebih efektif diskon tarif maskapai internasional,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis, Selasa (18/2/2020).
Sedangkan untuk wisatawan dalam negeri dia menyarankan untuk memberikan potongan tarif maskapai domestik juga ke destinasi wisata yang terdampak penurunan wisman seperti Bali dan Lombok.
Menurutnya, jika insentif ini tepat sasaran, itu akan membantu sektor pariwisata recovery lebih cepat, meningkatkan confidence, multiplier nya dirasakan pada sektor lain seperti restoran, transport lokal, telekomunikasi, industri kreatif dan pemulihan serapan tenaga kerja.
Baca Juga
“Proyeksinya kalau seperti yang kami sarankan dampaknya pertmbuhan wisman bisa terjaga diatas 1-3%. Sekarang bagaimana cara agar jumlah wisman tidak negatif growth pada 2020 ini,” ujarnya.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy menuturkan selama insentif tersebut tepat sasaran hal itu akan berdampak positif bagi pariwisata Indonesia. Dia mencontohkan jika misalnya pemerintah memberikan insentif pajak hotel dan restoran, itu tidak hanya untuk industrinya melainkan juga untuk wisatawannya.
Kendati demikian, soal insentif tersebut, Didien mengatakan kalau kementerian tersebut masih memproses rumusan bersama lembaga dan kementerian terkait.
“Tunggu pelaksaannya satu dua hari ini, kan itu baru diumumkan oleh Presiden dalam ratas. Jadi yang melaksanakan kan KL nah mereka akan merumuskan, kami akan beri masukan kira-kira kerugian itu kayak apa, mungkin 1 atau 2 hari ini,” kata Didien.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan selain insentif seharusnya pemerintah perlu memberikan uang untuk industri pariwisata agar mereka bisa melakukan promosi di luar negeri.
“Jadi perlu insentif itu, tidak harus dalam bentuk tarif maskapai. Sebetulnya bisa dilakukan dengan memberikan uang pada travel agent dan juga maskapai penerbangan asing yang bisa dipakai untuk biaya promosi,” kata Hariyadi.
Menurutnya hal itu bisa lebih efektif menggairahkan pariwisata Indonesia dibandingkan dengan memberikan potongan tarif maskapai.
Sementara itu, kritik keras datang dari Ketua Ikatan Cendekia Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azhari yang menilai bahwa pemerintah tidak memahami industri pariwisata. Menurutnya, yang dibutuhkan pada wisman sebetulnya bukanlah tarif maskapai murah atau hotel murah. Justru mereka lebih mencari destinasi yang memberikan pengalaman tersendiri.
“Pemerintah tidak paham soal pariwisata. Sekarang ini sudah bukan jamannya kuantitas tapi lebih ke kualitass. Wisman itu sekarang tidak lagi mikir soal harga tiket pesawat atau hotel, yang penting best experienced,” kata Azril.
Berbeda dengan wisatawan dalam negeri yang masih berhitung tarif maskapai dan hotel, wisatawan mancanegara akan lebih mempertimbangkan destinasi.
Sehingga yang harus dilakukan pemerintah adalah membenahi destinasi-destinasi wisata di Indonesia mulai dari segi kebersihan dan kesehatan.
