Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkap awal mulanya dia didapuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Berawal dari pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogo, setelah keluar dari Rumah Tahanan Markas Korps Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok.
Saat itu, Jokowi menanyakan kesibukan yang direncanakan mantan wakilnya di kantor Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Mau bisnis ayam,” ucap Basuki, Rabu (12/2/2020) seperti dikutip dari Tempo.co, Senin (17/2/2020).
Di pertemuan itu pula, kata Ahok, Jokowi menceritakan rencananya membenahi masalah neraca perdagangan. Badan usaha milik negara (BUMN) dianggap sebagai salah satu senjatanya.
Ahok diharapkan bisa membantu mengawasi, entah di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di Perusahaan Umum Bulog, di Pertamina, entah di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dua perusahaan terakhir, yang jika ditotal menguasai 28 persen aset BUMN, paling menarik bagi Ahok.
Baca Juga
Pembicaraan awal di Bogor itu dilanjutkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu pula yang kemudian mengatur pertemuan Ahok dan Erick Thohir, yang baru diangkat sebagai Menteri BUMN di kabinet baru Jokowi.
Di luar, kabar Ahok bakal mengisi pos penting di salah satu perusahaan negara berembus kencang setelah dia kedapatan keluar dari kantor Kementerian BUMN seusai pertemuannya dengan Menteri Erick pada Rabu, 13 November 2019.
Beragam spekulasi sempat beredar. Kebetulan, kala itu, Erick memang tengah menyiapkan perombakan manajemen di sejumlah BUMN strategis.
Beberapa perusahaan pelat merah juga sedang tak punya direktur utama definitif, seperti PLN setelah Sofyan Basir tersandung kasus dugaan korupsi PLTU Riau 1—belakangan dinyatakan tak bersalah oleh pengadilan.
Ahok mengklaim meminta Erick tidak memberinya mandat sebagai direktur utama.
“Kalau dirut, saya enggak boleh nyambi di tempat lain,” ujarnya.
Pria 53 tahun ini menyatakan lebih sreg apabila menempati posisi komisaris utama.
“Selama dirutnya oke.”
Dari situ, Pertamina menjadi pelabuhan baru Ahok.
Ketika mengumumkan penunjukan Ahok, Erick menilai Pertamina membutuhkan Ahok. Tugas berat perseroan itu saat ini adalah mengurangi ketergantungan impor migas dan merealisasi target pembangunan kilang yang terbengkalai.
“Kami perlu figur pendobrak,” kata Erick saat itu.
Target pembangunan kilang yang terbengkalai berupa megaproyek kilang baru dan perluasan yang digadang-gadang bisa meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar dari 775 ribu menjadi 2 juta barel per hari.
Satu proyek yang mandek sekian lama adalah pengembangan Refinery Development Master Plan Cilacap, yang rencananya menggandeng Saudi Aramco, perusahaan minyak raksasa Arab Saudi.
Digagas sejak 2014, negosiasi joint venture dengan rencana investasi senilai US$ 5,8 miliar itu tak kunjung mencapai kesepakatan ihwal valuasi dan spin-off aset.
Aramco bahkan lebih dulu terpikat menggandeng Petronas Malaysia dan Norinco Cina untuk pengembangan kilang dan petrokimia terpadu di negara masing-masing.
“Makanya kita mesti masuk ke pengembangan kompleks petrokimia,” ujar Ahok.
Rencana kerja sama Pertamina dan Aramco di kilang Cilacap sebenarnya belum sepenuhnya kandas. Belakangan, perseroan ini menyiapkan skenario kemitraan baru dengan mengoperasikan kilang baru, kemudian Pertamina membayar biaya pengolahan (toll fee) jika kilang itu mengolah minyak milik perseroan.
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Heru Setiawan mengatakan skema ini masih dikaji Aramco.
“Pekan pertama Maret, mereka akan merespons,” kata Heru.
Di luar rencana proyek dengan Aramco, sejumlah rencana menggandeng investor di megaproyek kilang lain diharapkan bisa selesai pada paruh pertama 2020.
Pengembangan kilang Balikpapan, misalnya, akan menggandeng konsorsium Mubadala (Uni Emirat Arab), BlackRock (Amerika Serikat), dan GIC Private Limited (Singapura).
Menurut Heru, kerja sama investasi dengan beberapa perusahaan global itu ditargetkan gol pada April 2020.
“Sementara pembangunannya hampir 20 persen,” ujarnya.
