Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Komisi VI DPR Minta BUMN Karya Bayar Utang ke Vendor Kecil

Komisi VI juga berharap BUMN Karya juga bersedia berbagi proyek kepada perusahaan konstruksi lokal sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengutamakan penggunaan produk lokal dalam proyek yang digarap.
Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di proyek infrastruktur milik salah satu BUMN Karya di Jakarta, Kamis (13/2/2020). Bisnis/Arief Hermawan P
Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di proyek infrastruktur milik salah satu BUMN Karya di Jakarta, Kamis (13/2/2020). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Pembenahan keuangan perusahaan menjadi salah satu masukan dari Komisi VI DPR dalam Rapat Dengar Pendapat bersama beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.

Pasalnya, kondisi utang yang besar di BUMN Karya juga berdampak buruk bagi kelangsungan bisnis pengusaha lokal atau kecil.

Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga menilai kondisi utang BUMN Karya memprihatinkan. Kondisi tersebut berdampak besar pada pengusaha-pengusaha kecil.

"Kok bisa sih perusahaan lokal sampai setahun bahkan dua tahun lebih utangnya tidak dibayar. Waktu mengerjakan ringroad Danau Toba ke Samosir, ada [BUMN Karya] yang utang Rp500 juta, ada yg Rp1 miliar. Bagi mereka itu besar dan kasihan pengusaha-pengusaha kecil itu," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI, di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Senada dengannya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan bahwa kelangsungan bisnis banyak perusahaan kecil terancam akibat utang yang belum dibayarkan oleh BUMN Karya.

"Vendor-vendor [perusahaan kecil] juga perlu diperhatikan. Kalau tidak ada kejelasan ya bisa kolaps mereka," ujarnya.

Selain itu, Komisi VI juga berharap BUMN Karya juga bersedia berbagi proyek kepada perusahaan konstruksi lokal sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengutamakan penggunaan produk lokal dalam proyek yang digarap.

Wakil Ketua Komisi VI DPR M. Hekal menyampaikan bahwa BUMN Karya hanya mengejar proyek dengan nilai Rp100 miliar ke atas.

"BUMN Karya harus mengejar proyek [berinvestasi] Rp100 miliar ke atas saja. Jangan tumpang tindih dengan swasta atau diberikan ruang untuk swasta," katanya.

BUMN Karya pun, lanjutnya, juga harus menjaga kualitas infrastruktur yang dibangun, salah satunya di sektor jalan tol.

Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Hutama Karya Bintang Prabowo, yang mewakili seluruh BUMN Karya, berterima kasih atas semua masukan dari Komisi VI dan akan menindaklanjutinya.

"Terima kasih atas kesempatan untuk berdikusi ini. Ada banyak masukan kepada kami, seperti utang yang dibayar lama, kualitas yang harus diperbaiki, dan yang lainnya. Semua kami catat pertanyaan dan saran, kami terima masukan itu, kami akan perbaiki yang harus diperbaiki. Utang lama akan kami selesaikan sebaik-baiknya," katanya.

Bintang dan direksi BUMN Karya lainnya memastikan akan menjawab semua pertanyaan Komisi VI secara tertulis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper