Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Komisi VI DPR Minta BUMN Karya Bayar Utang ke Vendor Kecil

Komisi VI juga berharap BUMN Karya juga bersedia berbagi proyek kepada perusahaan konstruksi lokal sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengutamakan penggunaan produk lokal dalam proyek yang digarap.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 17 Februari 2020  |  22:39 WIB
Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di proyek infrastruktur milik salah satu BUMN Karya di Jakarta, Kamis (13/2/2020). Bisnis - Arief Hermawan P
Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di proyek infrastruktur milik salah satu BUMN Karya di Jakarta, Kamis (13/2/2020). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Pembenahan keuangan perusahaan menjadi salah satu masukan dari Komisi VI DPR dalam Rapat Dengar Pendapat bersama beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.

Pasalnya, kondisi utang yang besar di BUMN Karya juga berdampak buruk bagi kelangsungan bisnis pengusaha lokal atau kecil.

Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga menilai kondisi utang BUMN Karya memprihatinkan. Kondisi tersebut berdampak besar pada pengusaha-pengusaha kecil.

"Kok bisa sih perusahaan lokal sampai setahun bahkan dua tahun lebih utangnya tidak dibayar. Waktu mengerjakan ringroad Danau Toba ke Samosir, ada [BUMN Karya] yang utang Rp500 juta, ada yg Rp1 miliar. Bagi mereka itu besar dan kasihan pengusaha-pengusaha kecil itu," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI, di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Senada dengannya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan bahwa kelangsungan bisnis banyak perusahaan kecil terancam akibat utang yang belum dibayarkan oleh BUMN Karya.

"Vendor-vendor [perusahaan kecil] juga perlu diperhatikan. Kalau tidak ada kejelasan ya bisa kolaps mereka," ujarnya.

Selain itu, Komisi VI juga berharap BUMN Karya juga bersedia berbagi proyek kepada perusahaan konstruksi lokal sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengutamakan penggunaan produk lokal dalam proyek yang digarap.

Wakil Ketua Komisi VI DPR M. Hekal menyampaikan bahwa BUMN Karya hanya mengejar proyek dengan nilai Rp100 miliar ke atas.

"BUMN Karya harus mengejar proyek [berinvestasi] Rp100 miliar ke atas saja. Jangan tumpang tindih dengan swasta atau diberikan ruang untuk swasta," katanya.

BUMN Karya pun, lanjutnya, juga harus menjaga kualitas infrastruktur yang dibangun, salah satunya di sektor jalan tol.

Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Hutama Karya Bintang Prabowo, yang mewakili seluruh BUMN Karya, berterima kasih atas semua masukan dari Komisi VI dan akan menindaklanjutinya.

"Terima kasih atas kesempatan untuk berdikusi ini. Ada banyak masukan kepada kami, seperti utang yang dibayar lama, kualitas yang harus diperbaiki, dan yang lainnya. Semua kami catat pertanyaan dan saran, kami terima masukan itu, kami akan perbaiki yang harus diperbaiki. Utang lama akan kami selesaikan sebaik-baiknya," katanya.

Bintang dan direksi BUMN Karya lainnya memastikan akan menjawab semua pertanyaan Komisi VI secara tertulis.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

infrastruktur bumn karya
Editor : Oktaviano DB Hana
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top