Lelang Sistem Transaksi Tol Tanpa Henti Ditargetkan Pertengahan 2020

Perusahaan Hongaria tengah melakukan studi kelayakan untuk teknologi yang akan digunakan dalam penerapan sistem transaksi tol tanpa berhenti atau MLFF
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 12 Februari 2020  |  16:04 WIB
Lelang Sistem Transaksi Tol Tanpa Henti Ditargetkan Pertengahan 2020
Pengemudi melakukan transaksi di salah satu gerbang tol di Jakarta, Rabu (5/2/2020). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol menargetkan proses lelang untuk proyek prakarsa sistem transaksi tol tanpa berhenti bisa berjalan pada pertengahan tahun ini. 

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Kementerian PUPR Agita Widjajanto menyatakan bahwa saat ini sedang dilakukan studi kelayakan oleh para calon investor terkait teknologi yang akan digunakan untuk penerapan sistem transaksi tol tanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

Dia menuturkan, salah satu calon investor yang sedang melakukan studi kelayakan ialah perusahaan asal Hongaria yaitu Roetex Ltd. Zrt., yang menawarkan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) untuk penerapan MLFF. 

GNSS sendiri merupakan teknologi yang menggunakan sistem satelit navigasi dan penentuan posisi. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, maka transaksi untuk setiap kendaraan yang melintas di jalan tol bisa dilakukan hanya melalui aplikasi yang tertanam di ponsel pintar (smartphone). 

Anggita menuturkan bahwa perusahaan Hongaria sebenarnya sudah menyampaikan hasil studi kelayakannya pada akhir Januari kemarin. Namun, Kementerian PUPR masih meminta Roetex Ltd. Zrt. untuk menyempurnakan studi kelayakan dan melengkapi dokumen untuk lelang. 

“Kami sudah memberikan masukan-masukan ke pihak Hongaria karena teknologi yang diterapkan di sana tidak serta merta bisa diimplementasikan di Indonesia. Setelah kami berikan komentar, mereka mulai melakukan perbaikan-perbaikan,” ujarnya ketika dijumpai di Karawaci, Tangerang, Rabu (12/2/2020).

Sebelum menuju proses lelang, Agita menyatakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR akan terlebih dulu mempersiapkan standar dokumen pengadaan, penentuan institusi, dan standar pelayanan dari sistem baru yang akan diterapkan di Indonesia. 

Untuk menentukan standar pelayanan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR bersama dengan BPJT akan meminta masukan dari Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI). 

Menurutnya, masukan dari asosiasi dianggap penting, karena sistem terbaru yang akan digunakan ini nantinya akan mengintegrasikan transaksi pembayaran dari seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Lebih lanjut, Agita menjelaskan, begitu proses pembahasan dan persiapan yang dilakukan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur selesai, maka BPJT selaku contracting agency akan menjalankan proses pelelangannya.

“Kalau seluruh pihak sudah sepakat dengan sistemnya dan tidak ada yang keberatan lagi, maka proses lelangnya diharapkan pertengahan tahun ini sudah bisa mulai,” ucapnya. 

Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Presiden No.38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), perusahaan Hongaria Roetex Ltd. Zrt. selaku pemrakarsa akan mendapatkan penilaian lebih jika dibandingkan calon investor lainnya.

Sebagai pemrakarsa, dia menjelaskan bahwa perusahaan Hongaria memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan lelang karena pemerintah memberikan apresiasi berupa tambahan nilai 10 persen dan hak untuk menyamakan harga dengan nilai penawaran terendah (right to match).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
infrastruktur, jalan tol, bpjt

Editor : Fitri Sartina Dewi
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top