Presiden Jokowi Harus Legowo, Proyek 35.000 MW Terpaksa Molor

Awalnya, target penyelesaian dan beroperasi penuh program pembangkit listrik 35.000 MW ini mengalami kemunduran dari awalnya ditargetkan 2019, lalu dimundurkan menjadi 2025 dan akhirnya diperpanjang menjadi 2029.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 06 Februari 2020  |  07:28 WIB
Presiden Jokowi Harus Legowo, Proyek 35.000 MW Terpaksa Molor
Presiden Joko Widodo mengamati turbin kincir angin usai meresmikan Pembangkit Listirk Tenaga Bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018). - ANTARA/Abriawan Abhe

Bisnis.com, JAKARTA - Program 35.000 Mega Watt (MW) diproyeksikan baru akan selesai dan beroperasi seluruhnya pada 2029.

Target penyelesaian dan beroperasi penuh program 35.000 MW ini mengalami kemunduran dari awalnya ditargetkan 2019, lalu dimundurkan menjadi 2025 dan akhirnya diperpanjang menjadi 2029.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan keterlambatan penyelesaian proyek 35.000 MW ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah target pemerintah sehingga membuat daya beli listrik tak naik signifikan.

Pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5 persen dari target pemerintah yang diperkirakan sebesar 7 persen hingga 8 persen. Menurutnya, lambatnya pembangunan megaproyek tersebut menguntungkan. Hal itu lantaran pasokan listrik yang ada bisa terserap.

"Secara teknis 2025 tetapi memang ada keterlambatan sampai 2029. Karena demandnya rendah. Dulu kan kami proyeksi 7 persen - 8 persen pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan listrik bisa 1 - 2 kali tetapi kan cuma 5 persen pertumbuhan ekonomi, malah pertumbuhan listriknya di bawah itu, cuma 4,5 persen. Untung aja lambat kalau tidak, babak belur," ujarnya dalam RDP bersama Komisi VII DPR, Rabu (5/2).

Hingga akhir tahun ini sendiri ditargetkan sebesar 8.823 MW dapat masuk dalam tahapan commercial on date (COD). Dengan begitu, pembangkit yang akan beroperasi sampai akhir tahun 2020 mencapai 15.634 MW atau sekitar 44 persen dari target proyek 35.000 MW.

"Tahun ini, Sejumlah 8.823 MW kalau tidak ada aral melintang akan mencapai commercial operation date," katanya.

Pada akhir Desember 2019, realisasi operasi pembangkit listrik dalam program 35.000 MW mencapai 6.811 MW atau baru sebesar 19,2 persen.

Penyelesaian pembangkit mencapai 6.811MW hingga akhir tahun 2019 itu apabila dibandingkan dengan status akhir Oktober 2019 mengalami penambahan 2.865 MW dari sekitar 3.146 MW.

"Capaian tersebut dapat kami laporkan karena adanya percepatan pembangunan penyelesaian PLTU Ultra Aupercritical Jawa 7 unit 1 dan Jawa 8 atau biasa disebut sebagai Cilacap ekspansi, sekitar 2.000 megawatt yang tadinya direncanakan mencapai COD di tahun 2020, ini tetapi bisa dipercepat pada tahun 2019 lalu," tutur Rida.

Dia menerangkan status per Desember 2019, program 35.000 MW secara nasional yakni yang sudah terkontrak sebanyak 328 unit dengan kapasitas 33.856 MW atau sebesar 96 persen dari total 35.419 MW, sedangkan yang belum terkontrak ada 54 unit dengan kapasitad 1.563 MW atau sebesar 4 persen.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, per Desember yang sudah COD ada sebanyak 167 unit dengan kapasitas 6.811 MW atau 19 persen, lalu yang konstruksi 115 unit kapasitas 20.168 MW atau sebesar 57 persen, yang sudah kontrak tetapi belum konstruksi 46 unit kapasitas 6.878 MW atau 20 persen.

Selain itu yang tengah dalam proses pengadaan ada 24 unit atau 829 MW atau sebesar 2 persen , dan yang dalam perencanaan 30 unit atau sebesar 734 MW atau sebesar 2 persen.

"20 persen proyek pembangkit yang telah kontrak saat ini dalam proses pemenuhan persyaratan penambahan agar tercapai financial close. Untuk tercapainya harus menyelesaikan antara lain pembebasan lahan dan izin lingkungan. Sisa 4 persen yang dalam pengadaan dan perencanaan ditargetkan tuntas paling lama tahun ini," ucapnya.

Rida menambahkan untuk kemajuan transmisi dalam mendukung proyek 35.000 MW, sampai dengan Desember 2019 proyek jaringan transmisi yang telah selesai dan beroperasi mencapai 20.716 KMS atau sebesar 43 persen, sedangkan sepanjang 14.048 kms sebesar 29 persen dalam tahap proses penyelesaian dan sisanya sekitar 13.137 KMS atau sebesar 28 persen masih dalam tahap pra konstruksi.

Untuk kemajuan gardu induk dalam mendukung program 35.000 MW, sampai dengan Desember 2019 proyek gardu induk yang telah selesai dan beroperasi mencapai 74.160 MVA atau sebesar 63 persen, sedangkan sepanjang 18.493 MVA sebesar 16 persen dalam tahap proses penyelesaian dan sisanya sekitar 24.380 MVA atau sebesar 21 persen masih dalam tahap pra konstruksi.

Program 35.000 MW ini, lanjutnya, selalu dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan agar kemudian bisa sesuaikan dengan permintaan atau demand yang berkembang setiap saatnya. Pihaknya pun tak memungkiri adanya over kapasitas pembangkit listrik.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM mulai mengidentifikasi berlebihnya pasokan PLN dan juga telah mulai mengidentifikasi potensi potensi pasar baru bagi PLN, termasuk di dalamnya adalah pasar yang berupa smelter atau pengembang semester.

"Kami telah memfasilitasi pertemuan antara PLN dengan para calon pengusaha smelter, beberapa waktu yang lalu dan dicapai beberapa kesepakatan," ujarnya.

 

Selain itu agar mengurangi over kapasitas, beberapa BUMN diimbau untuk menghentikan penggunaan pembangkit sendri namun menggunakan listrik PLN dengan jaminan listrik yang baik.

"Sesama BUMN tidak menggunakan pembangkit sendiri, jadi misalnya MRT kemarin tuh, jadi ada beberapa gardu listrik supplynya. Jadi ini upaya, potensi over capacity ke depan enggak membuat PLN rugi," katanya.

Rida mengaku telah memplot kedepannya dan akan disajikan dalam bentuk power balance untuk beberapa wilayah dimana memplot antara ketersediaan atau pasokan listrik dengan potensi permintaan dalam 5 tahun ke depan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Harry Sampurno berpendapat penyelesaian proyek 35.000 MW dinilai lamban karena progres pembangunan baru mencapai 19,2 persen.

"PLN beban kerjanya luar biasa dan sistem yang sekarang ini tidak bisa mengimbangi penugasan itu. Terbukti penyelesaian 35.000 MW ini juga termasuk lambat karena terlalu sentralistik," tuturnya.

Dia mengusulkan kalau memang ada program 35.000 MW yang belum dimulai masih bisa dikoreksi bisa alihkan saja ke gas atau ke EBT.

"Mumpuang belum berlangsung. Kalau masih ada kesempatan dikoreksi, switch saja ke gas atau ke EBT," ujar Harry.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
PLN, pembangkit listrik

Editor : David Eka Issetiabudi
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top