Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kemnaker Putar Otak Tekan Biaya Remitansi

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengaku sedang membuat sistem agar para PMI tidak terbebani dengan biaya remitansi yang harus ditanggung.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 04 Februari 2020  |  18:47 WIB
Pekerja Migran Indonesia (PMI) menunggu pendataan oleh petugas BP3TKI saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Minggu (27/5/2018). - ANTARA/Reza Novriandi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) menunggu pendataan oleh petugas BP3TKI saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Minggu (27/5/2018). - ANTARA/Reza Novriandi

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengaku sedang menyiapkan cara agar biaya remitansi yang ditanggung oleh pekerja migrant Indonesia (PMI) tidak terlalu tinggi.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menuturkan saat ini kementeriannya sedang membuat sistem agar para PMI tidak terbebani dengan biayaremitansi yang harus ditanggung.

Dia mengakui jika selama ini para pekerja migran menanggung biaya yang cukup besar ketika mengirimkan uang remitansi. Laporan Migrant Care mencatat bahwa setiap PMI harus menanggung  biaya remitansi sebesar 10% hingga 15% setiap pengiriman.

“Memang di Kemnaker ini sedang membuat suatu sistem, pertama tentang perlindungan PMI kita. Kedua remitansi itu kami berharap kita bisa mendorong remitansi yang dikirimkan oleh pekerja migran kita bisa menjadi devisa negara,” kata Ida di kantornya, Selasa (4/2/2020).

Dia mengatakan sedang mencari pola efektif agar PMI tidak terbebani. Menurutnya sebagian besar PMI memang masih menggunakan jasa pihak ketiga seperti western union atau moneygram.

Pasalnya perbankan nasional Indonesia belum bisa mengakomodir kebutuhan para PMI. Apalagi, tidak semua perbankan nasional memiliki kantor perwakilan di luar negeri.

Maka dari itu, salah satu rencana Kemenaker terkait masalah biaya remitansi ini adalah menjalin kerja sama dengan perbankan di negara tempat PMI bekerja.

“Kita sedang membuat skema yang tidak terlalu memberikan beban pada PMI kita. Tidak semua perbankan kita punya bank perwakilan di negara setempat. Kalau di daerah yang tidak ada perwakilan, apakah bias kerja sama dengan perbankan di sana dengan ketentuan yang sewajarnya, itu masih kami pikirkan,” pungkasnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

remitansi tenaga kerja indonesia Kemenaker Pekerja Migran Indonesia
Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top