Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengucurkan Rp300 miliar untuk investasi awal Bandar Udara Raja Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko di Provinsi Kepulauan Riau.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengungkapkan investasi ini bagian dari upaya pemerintah membenahi transportasi pulau terluar di Indonesia. Dibutuhkan biaya sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan pelabuhan dan Rp100 miliar untuk pembangunan bandara agar dapat bersaing dengan negara tertangga. “Tanjung Balai Karimun adalah daerah terluar yang sangat strategis [karena] berhadapan dengan negara lain [Singapura dan Malaysia]. Oleh karenanya ini menjadi perhatian utama kami,” kata Budi, Minggu (2/2/2020). Pemerintah menyiapkan skema kerjasama dengan pemerintah daerah maupun swasta agar pembenahan ini dapat terlaksana lebih cepat.
Pelabuhan Malarko yang ada di wilayah Tanjung Balai Karimun akan dijadikan pelabuhan samudera. Pelabuhan jenis ini dapat disandari kapal-kapal besar. Untuk itu pelabuhan akan disiapkan fasilitas lengkap guna memudahkan proses bongkar muat barang dengan tujuan ekspor maupun impor. Pelabuhan Malarko sudah membangun causeway sepanjang 800x6 m2, Dermaga 110 x 10 m2, Juga terdapat fasilitas gudang dan pendukung lainnya.
Sementara, pembenahan Bandar Udara Raja Haji Abdullah akan dilakukan dengan memperpanjang landasan pacu menjadi 2.000 meter. Dengan panjang landasan baru itu maka ditargetkan pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737 dapat mendarat. Saat yang sama juga akan dilakukan pembenahan lahan parkir serta penambahan fasilitas penunjang pelayanan bandara udara.
Saat ini Bandar Udara Raja Haji Abdullah memiliki panjang landasan pacu 1.400 meter, apron 75,2 meter x 60 meter dan taxiway 70 meter x15 meter. Sementara, pertumbuhan penumpang setiap tahunnya naik rata-rata 15 persen-20 persen dalam 5 tahun ke belakang.
Budi memperkirakan pembenahan fasilitas di pulau terluar ini rampung pada akhir 2021. Diharapkan Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan. Pembenahan pelabuhan dan bandara di Tanjung Balai Karimun ini diharapkan memperkuat ekonomi wilayah yang juga salah satu kawasan bebas berdagangan (FTZ). “Karimun ini mempunyai satu potensi yang besar dari industri juga pariwisata dengan penduduk 200.000 jiwa. Saya pikir dalam waktu dekat bisa menjadi 400.000 apabila Malarko ini jadi pelabuhan samudera," kata Budi.
