Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan siap mengambilalih pengelolaan Balai-balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota yang kondisinya terbengkalai dan tidak berfungsi secara optimal.
“Kami siap menerima pengelolaan BLK milik Pemda yang tidak produktif menghasilkan tenaga kerja terampil karena menganggur lama selama di bawah kendali Pemda,” ujar Menaker Ida Fauziyah saat menerima Gubernur Riau Syamsuar, Plt. Disnaker Riau Jonly dan Sesdisnaker Riau Zulkifli di Kemnaker, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Adapun tiga BLK milik Pemprov Riau yang ingin diserahkan pengelolaannya kepada Kemenaker yakni BLK kota Pekanbaru, BLK kota Dumai dan BLK kabupaten Rokan Hulu. Penyerahan itu antara lain disebabkan minimnya anggaran BLK di tiga kabupaten/kota tersebut dan tidak fokusnya materi pelatihan BLK.
“Kemenaker memandang perlu adanya BLK Pusat minimal satu provinsi di setiap provinsi sebagai pembina. Kami akan bantu meningkatkan kualitas BLK milik pemerintah daerah secara bertahap,” ujar Ida yang didampingi Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono.
Menurutnya, pengambilalihan pengelolaan tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja BLK-BLK sehingga memberikan manfaat yang maksimal untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja di daerah.
“Bila pemerintah daerah tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberadaan BLK, maka kita siap menampung dan mengambilalih pengelolaan dan aset BLK melalui kesepakatan bersama serta melalui prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Dia mengungkapkan banyak balai latihan kerja UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) milik Pemda yang perlu dibenahi, mulai dari aspek infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaannya.
“Bila kita lihat dari BLK yang ada di daerah selama ini, akibat faktor keterbatasan dana mereka jadi kurang berkembang. Kalau ada daerah yang mnyerahkan ke pusat ya kami terima. Selama ini BLK di daerah programnya kebanyakan juga dari kementerian, meski kepemilikannya ada di mereka, tapi programnya dari kementerian,” tuturnya.
Dia mengakui anggaran dari Pemda tidak diprioritaskan untuk pengembangan BLK sehingga BLK di daerah menjadi sangat tergantung pada anggaran kementerian. Alhasil, untuk kebutuhan percepatan kompetensi tenaga kerja, ada beberapa BLK yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat.
Hal senada dikatakan Bambang Satrio Lelono. Menurutnya Kemenaker siap menerima BLK Pekanbaru, BLK Dumai dan BLK Rokan Hulu, sebagai wujud membantu program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan, dengan menempatkan BLK Pemerintah Pusat di Pemprov Riau.
Namun lanjut Bambang Satrio, sesuai regulasi yang ada, penyerahan BLK tersebut harus diserahkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Selanjutnya, DPOD melakukan kajian dan membentuk tim verifikasi untuk meninjau langsung peralatan dan aset lainnya yang ada di BLK, termasuk para pegawai.
Data Kemenaker mengungkapkan BLK milik pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 305 unit yang terdiri dari BLK milik Kemenaker serta BLK milik pemerintah daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
