Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyatakan rendahnya inflasi 2019, yang berada di posisi 2,72 persen, bukan disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rendahnya inflasi Indonesia sepanjang tahun lalu menandakan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan harga-harga dalam komponen inflasi.
“Hampir seluruh komponen inflasi, kecuali volatile foods, tetap terjaga sepanjang 2019,” tuturnya dalam Konferensi Pers Kinerja APBN 2019 di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Selain itu, konsumsi dan daya beli masyarakat kelas menengah juga dinilai tetap stabil. Hal tersebut terlihat dari kinerja penerimaan PPh 21 dan PPh Orang Pribadi (OP) yang mengalami pertumbuhan.
Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi penerimaan PPh 21 hingga Desember 2019 sebesar Rp148,63 triliun atau berkontribusi sebanyak 11,2 persen terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Adapun Penerimaan PPh OP berjumlah Rp11,23 triliun atau berkontribusi sebesar 0,8 persen.
“Pertumbuhan PPh 21 sebesar 10,2 persen dan PPh OP yang mencapai 19,4 persen menandakan tidak ada faktor inflasi yang menggerus penerimaan mereka,” jelas Sri Mulyani.
Baca Juga
Hal senada diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang menilai daya beli masyarakat sepanjang tahun 2019 tidak mengalami penurunan dan justru tumbuh. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5 persen selama 2019 dipandang menjadi salah satu bukti terjaganya konsumsi masyarakat.
Selain itu, rendahnya inflasi 2019 menandakan harga-harga barang dan jasa tetap terjaga sepanjang tahun.
“Selain pertumbuhan penerimaan PPh, dari APBN kami juga turut membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui sejumlah upaya, seperti bantuan pangan,” ujarnya.
