Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut bencana hidrologi menyumbang kerugian ekonomi.
Dilansir dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, pemerintah dalam 5 tahun ke depan masih akan melakukan peningkatan ketahanan bencana dan iklim.
Adapun tingginya risiko bencana di Indonesia tercermin dalam World Risk Report (2016), yang menyebut Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi.
Hal tersebut disebabkan karena tingginya tingkat keterpaparan atau exposure dan kerentanan atau vulnerability terhadap bencana.
"Bahkan hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan atau bahaya," dikutip dari RPJMN 2020-2024, Kamis (2/1/2020).
Adapun perbandingan jumlah dan tren peningkatan antara dua jenis kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia, yaitu bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim dan bencana akibat aktivitas geologi.
Jumlah kejadian bencana hidrometeorologi disebutkan jauh lebih besar dan cenderung semakin meningkat dibandingkan dengan bencana geologi.
Selama kurun 8 tahun yakni dari 2010-2017, terjadi peningkatan 887 kejadian bencana hidrometeorologi. Sementara itu dalam kurun yang sama, bencana geologi meningkat 64 kejadian.
Jenis bencana hidrometereologi dengan peningkatan jumlah kejadian terbesar selama kurun 2010-2017 adalah puting beliung sebanyak 363 kejadian, kebakaran hutan dan lahan sebanyak 346 kejadian, tanah longsor sebanyak 145 kejadian, banjir sebanyak 105 kejadian, dan gelombang pasang atau abrasi sebanyak 17 kejadian.
Bappenas mencatat, meskipun sebagian besar kejadian bencana dipicu oleh faktor iklim namun karakteristik geologi yang berada di pertemuan antarlempeng juga menjadikan Indonesia menjadi kawasan yang rawan dengan bencana geologis. Misalnya; gempa bumi, letusan gunung api beserta potensi tsunami.
"Secara frekuensi bencana geologi ini memang jarang namun lebih berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian ekonomi dalam skala besar," tulis Bappenas.
