Bisnis.com, JAKARTA - DPP Organda mendesak pemerintah agar operasi pemberantasan pungutan liar (pungli) dan premanisme dilakukan secara tegas dan konsisten, menanggapi masih adanya praktik pungli di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Ketua Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamadjaja meminta agar penanganan pungli dan premanisme tidak hangat-hangat tahi ayam dan perlu konsistensi.
"Organda mendesak kepada pemerintah agar operasi pemberantasan pungli dan premanisme dilakukan secara tegas dan konsisten, tidak hanya situasional saja," paparnya kepada Bisnis.com, Rabu (18/12/2019).
Dia mencontohkan konsistensi tersebut dapat dilakukan dengan Polres KP3 Pelabuhan Tanjung Priok mengadakan operasi berantas Pungli dan Preman setiap bulan di dalam Pelabuhan Tanjung Priok.
Lalu, Otoritas Pelabuhan mengadakan sidak terhadap anak buah lapangan setiap 2 minggu sekali sehingga memberikan efek bersih dan tidak berani melakukan pungli.
"Polres Metro Jakarta Utara mengadakan sweeping senjata tajam dan preman di area sekitar Pelabuhan Tanjung Priok," ujarnya.
Baca Juga
Selain itu, diperlukan pula operasi pemberantasan pungli dan premanisme seperti pada Mei 2018 yang dipimpin Mabes Polri dilakukan rutin setiap 3 bulan di seluruh wilayah Indonesia.
"Sebagai masyarakat kita harus berani memberantas dan melawan kegiatan pungli dengan cara melaporkan ke aparat kepolisian setempat, jika ada rasa takut dari pengemudi truk," jelasnya.
Organda mengaku siap mendampingi dan memfasilitasi pelaporan ke Kepolisian. "Hal ini kami lakukan sebagai satu cara untuk menurunkan biaya logistik nasional," imbuhnya.
