Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia National Shipowner’s Association (INSA) atau Asosiasi Pemilik Kapal Nasional, berkomitmen membantu menyukseskan program Tol Laut pemerintah. Terbukti pada 2019, sudah ada 7 perusahaan swasta nasional yang menjadi operator Tol Laut.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyebutkan bahwa langkah pemerintah dalam melakukan subsidi Tol Laut dapat turut mengurangi biaya logistik.
“Kami bahkan mendukung penurunan biaya logistik. Itulah sebabnya INSA bersama Kementerian Perhubungan sering melakukan kegiatan bersama saling bertukar ide dan gagasan khususnya dalam mensukseskan program tol laut pemerintah,” ujarnya, akhir pekan lalu.
Tahun ini, pelayaran swasta nasional melayani tujuh trayek Tol Laut. Dia pun berkomitmen siap membantu meningkatkan kinerja program Tol Laut.
“Bahkan kami siap memberikan ide-ide baru yang out of the box untuk mempercepat suksesnya program Tol Laut,” katanya.
Di sisi lain, dia menegaskan pelayaran bukan merupakan penyebab tingginya biaya logistik nasional yang masih di kisaran 24%. Menurutnya, jika dirinci struktur biaya logistik satu persatu, maka akan terlihat bahwa porsi biaya angkutan laut hanya 19% dari total mata rantai logistik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menegaskan pemerintah akan terus melaksanakan program tol laut, sebagai wujud komitmen subsidinya pada 2020 pun meningkat hingga Rp500 miliar.
Pada 2019 telah terdapat 20 trayek tol laut yang diharapkan dapat mengurangi disparitas harga khususnya di wilayah timur Indonesia. Melalui program tol laut ini harga barang pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunjan sebesar 20-30%.
Pemerintah juga melayani masyarakat melalui 113 trayek penyelenggaraan angkutan perintis pada 2019, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), atau subsidi bagi kapal penumpang PT. Pelni sebanyak 26 kapal dan penyelenggaraan 6 kapal angkutan ternak yang telah berjalan di 6 trayek.
Pada 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan.
Namun, sebagai negara maritim terbesar yang 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih rendah. Menurut data BPS 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15 %, atau hanya sekitar 13,32%.
Budi Karya mengatakan peluang investasi di sektor perhubungan laut terbuka lebar karena pemerintah tengah mendorong pengembangan kawasan pariwisata dengan membuka pelabuhan untuk kapal-kapal wisata.
“Tentunya peluang ini harus segera dimanfaatkan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan menambah investasi baik secara mandiri serta tidak menutup diri untuk bekerjasama dengan investor asing, sehingga pelayaran nasional juga dapat menguasai pangsa wisatawan internasional di destinasi pariwisata yang strategis tersebut,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
