Bisnis.com, JAKARTA - Pakar Koperasi Milenial dan Ekonomi Kerakyatan Frans Meroga Panggabean mengatakan langkah nyata Revitalisasi BUMDes yang dapat diambil adalah segera mewujudkan seruan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu bahwa BUMDes harus berbentuk koperasi.
Frans mendukung strategi ini karena nilai kebersamaan, kemandirian, dan keadilan yang selalu dikedepankan koperasi akan menghindarkan BUMDes dikuasai elite desa.
"Selanjutnya untuk skilling up BUMDes dan integrasikan ke supply chain nasional, serta membuka channel distribusi bagi produk unggulan desa bisa masuk marketplace nasional maupun global marketplace kuncinya adalah penguatan kapasitas SDM serta pemanfaatan teknologi digital," ujar Frans setelah menutup Rapat RKA Nasari Sentra KUMKM di Jakarta Utara, Kamis (12/12/2019) seperti dikutip dari siaran persnya.
Frans Meroga juga menanggapi strategi pemerintah yang konsisten menaikkan plafond Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tiap tahun semakin besar di mana tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp190 Triliun dan tahun 2024 ditargetkan naik hingga Rp325 Triliun. Frans meminta agar koperasi juga diberikan peran yang besar dalam penyaluran KUR agar dampak signifikan pada ekonomi segera terlihat.
Menurutnya, suku bunga KUR yang turun dari 7% menjadi 6% pun pasti akan langsung disambut baik masyarakat UMKM karena identiknya koperasi dengan UMKM tidak terbantahkan sebab lebih banyak bersentuhan langsung dengan UMKM. Diyakini pula banyak koperasi berkualitas dan berprestasi yang layak diberikan kepercayaan untuk menyalurkan KUR tepat sasaran ke sektor produktif.
"Harapan kami Pemerintah juga melibatkan secara aktif koperasi dalam penyaluran KUR karena koperasi kenal betul mana UMKM yang layak diberikan pinjaman dan mana yang belum layak. Dengan banyak juga koperasi yang menjadi off taker dari hasil produksi UMKM artinya kan juga sudah melalui manajemen resiko yang ketat berarti tidak perlu lagi ada jaminan," jelas lulusan MBA dari Grenoble Universite, Perancis ini.
"Pelatihan peningkatan kualitas produksi serta mentoring manajemen keuangan dan akuntansi sudah lama rutin kami lakukan kepada anggota kami para pelaku UMKM. Lalu pendampingan untuk packaging, branding, dan marketing, sampai penguasaan teknologi sekarang mulai kami galakkan kepada anggota kami," lanjut Frans yang juga Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari ini.
Frans menyatakan setidaknya ada 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengarus-utamakan ekonomi kerakyatan.
Pertama, bersama-sama dengan DPR segera mensahkan Undang Undang (UU) Perkoperasian yang baru agar koperasi dapat lebih terlibat aktif dalam inklusi keuangan. UU Perkoperasian yang baru itu diharapkan telah mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi.
Kedua, Kementerian Koperasi menjadi motor untuk terwujudnya mekanisme penilaian dan pemeringkatan rating obligasi bagi koperasi. Pentingnya ada lembaga yang merilis kategori investasi sebuah koperasi karena sebenarnya secara regulasi koperasi boleh menerbitkan Surat Utang Koperasi (SUK). Hal ini konkrit memperlakukan sejajar koperasi agar dapat mengakses pendanaan lebih luas lagi.
Ketiga, libatkan secara aktif koperasi dalam program pemberdayaan dan peningkatan kelas UMKM. Libatkan koperasi yang memiliki rating bagus menjadi penyalur program KUR serta libatkan koperasi yang kredibel dan memiliki jaringan luas untuk ikut serta meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan kepada UMKM juga sekaligus aktif melakukan pendampingan, pelatihan, dan penguatan kepada UMKM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
