Pemerintah Tingkatkan Efektivitas PMN kepada BUMN

Data dari Kementerian Keuangan mencatat, dalam rentang 2015-2018, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp130,39 triliun untuk PMN kepada BUMN. Dari total tersebut, BUMN yang diberikan PMN melakukan peningkatan modal (leveraging) sehingga dapat mendanai proyek senilai Rp356,7 triliun, atau 2,72 kali lipat dari modal awal.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 02 Desember 2019  |  17:52 WIB
Pemerintah Tingkatkan Efektivitas PMN kepada BUMN
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawatisaat memberi sambutan di acara The 1st ASEAN CPA Conference - Broaden The Horizon di Inaya Putri Nusa Dua, Bali, pada Rabu 16 Oktober 2019. - Bisnis/Sultan Anshori

Bisnis.com, JAKARTA - Efektivitas Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan lebih ditingkatkan melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (2/12/2019).

Data dari Kementerian Keuangan mencatat, dalam rentang 2015-2018, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp130,39 triliun untuk PMN kepada BUMN. Dari total tersebut, BUMN yang diberikan PMN melakukan peningkatan modal (leveraging) sehingga dapat mendanai proyek senilai Rp356,7 triliun, atau 2,72 kali lipat dari modal awal.

Sri Mulyani mengatakan, efektivitas PMN yang disalurkan negara kepada BUMN amat tergantung dari kondisi neraca tiap perusahaan. Ia mengatakan, tiap perusahaan memiliki ruang untuk melakukan leveraging.

Ia menjelaskan, pada satu sisi BUMN harus menjalankan misi pembangunan yang diberikan negara. Pada sisi lain, mereka juga harus menjaga kesehatan neraca keuangan agar tidak merugi.

"BUMN sebagai entitas tentu tetap harus menjaga keberlanjutan usahanya agar misi pembangunan juga dapat terus berjalan," katanya.

Untuk meningkatkan kinerja BUMN, ia mengatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajarannya. Penguatan kinerja itu, lanjutnya, akan berbeda pada tiap BUMN.

Ditemui secara terpisah, menanggapi tujuh BUMN yang performanya buruk meski telah diberi suntikan modal negara, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan hal tersebut wajar apabila PMN yang diberikan digunakan bukan untuk kegiatan produktif karena adanya penugasan yang dilakukan korporasi dari negara.

"Kalau bisa memang sebuah penugasan. Bukan PMN itu digunakan untuk cashdlow, bayar gaji dan lainnya. Contohnya, PT Hutama Karya perlu penyuntikan dana karena untuk membuat tol trans sumatera," ungkapnya.

Adapun alokasi PMN ke BUMN pada 2020 direncanakan sebesar Rp17,73 triliun. Alokasi tersebut akan diberikan kepada PT PLN sebanyak Rp5 triliun, PT Hutama Karya mendapat Rp3,5 triliun disusul oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) (Rp2,5 triliun), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Rp1 triliun) serta PT Geo Dipa Energi (Rp0,7 triliun).

Adapun Rp1 triliun lainnya akan dialokasikan untuk BUMN yang terpilih dalam program pengurangan defisit neraca transaksi berjalan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bumn

Editor : Achmad Aris
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top