Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat untuk menyelesaikan proses ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada Desember 2019.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Aria Bima mengatakan proses pembahasan atau ratifikasi IA-CEPA, bakal dilakukan selama masa sidang pertama tahun persidangan 2019-2020 pada November-Desember 2019. Hasil pembahasan tersebut akan disahkan pada rapat paripurna DPR RI pada 17 Desember 2019.Adapun masa sidang DPR RI dijadwalkan berakhir pada 12 Desember 2019.
“Kami ingin pengesahan IA-CEPA nantinya disepakati dalam bentuk undang-undang. Maka dari itu kami akan mengupayakan ratifikasi melalui DPR, supaya kami bisa mengajukan masukan-masukan sebelum IA-CEPA diimplementasikan,” katanya usai rapat kerja DPR dengan Kementerian Perdagangan, Senin (18/11/2019).
Dia mengatakan DPR tidak ingin kehilangan kesempatan mengawal pembentukan IA-CEPA. Pasalnya, pemerintah memiliki kesempatan untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR dalam meratifikasi IA-CEPA, apabila badan legislatif tersebut tidak segera memberikan keputusan.
Adapun dalam UU Perdagangan No.7/2014, DPR RI diberikan waktu 60 hari sejak penyerahan dokumen perjanjian dagang untuk melakukan pengesahan. Pemerintah dapat menerbitkan peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum pembentukan perjanjian dagang bebas atau perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif, apabila DPR tidak kunjung melakukan pengesahan. Pemerintah pun telah menyerahkan dokumen IA-CEPA pada 9 Agustus lalu.
Bima mengatakan, sejumlah catatan dan masukkan akan diberikan oleh DPR kepada Kemendag sebelum melakukan pengesahan IA-CEPA. Masukan tersebut a.l. berupa jaminan akses pasar produk Indonesia di Australia.
Selain itu, menurutnya, DPR juga ingin adanya komitmen dari kedua negara untuk menjaga neraca perdagangan tidak menjadi timpang setelah IA-CEPA dilangsungkan. Produk-produk pertanian dan peternakan dari Australia, seperti sapi dan gandum akan menjadi fokus kajian oleh DPR RI sebelum melakukan pengesahan.
“Kita mengetahui, Indonesia terus mencatatkan defisit dengan Australia. Pasar kita sangat besar, jangan sampai kita menjadi pasar dari Australia, mengingat sektor pertanian dan peternakan mereka sangat maju. Sementara sektor tersebut di Indonesia masih cukup berdarah-darah,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengaku akan menunggu DPR melakukan ratifikasi, meskipun pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan pengesahan IA-CEPA secara sepihak.
Menurutnya, jangka waktu yang diberikan DPR dalam mengesahkan IA-CEPA, masih sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah dalam menyelesaikan perundingan dengan Negeri Kanguru tersebut. Adapun, pemerintah menargetkan IA-CEPA dapat disahkan tahun ini supaya dapat diimplementasikan mulai tahun depan.
“Kami menilai apabila perjanjian dagang ini disahkan dalam bentuk undang-undang akan lebih baik. Kami meminta agar pengesahan oleh DPR selesai tahun ini, karena Australia sudah berkomitmen ratifikasinya selesai pada akhir bulan ini,” katanya.
Dia mengatakan Indonesia akan mendapatkan manfaat yang besar dari IA-CEPA terutama di sektor jasa. Berdasarkan perhitungan Kemendag, peningkatan output sektor jasa Indonesia akan terjadi pada bidang transportasi, terutama udara dan konstruksi.
Di sisi lain, untuk perdagangan barang terutama nonmiga, Indonesia diproyeksikannya akan mengalami kenaikan ekspor hingga 0,04% per tahun selama lima tahun pertama IA-CEPA dilangsungkan. Sementara itu, tanpa adanya IA-CEPA, ekspor nonmigas Indonesia ke Australia akan mengalami penurunan 9,28% per tahun selama lima tahun ke depan.
Adapun, produk Indonesia yang berpeluang ditingkatkan ekspornya ke Australia melalui IA-CEPA a.l. otomotif, ban, kayu, furnitur, plywood, monitor LCD/LED, pipa, tekstil dan garmen, alas kaki, perikanan, kakao, karpet dan plastik.
“Sebab Australia telah berkomitmen untuk menetapkan bea masuk untuk semua postarifnya yang mencapai 6.474 produk menjadi 0%. Fakta ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin,”katanya.
Sementara itu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo mengatakan IA-CEPA menjadi prioritas untuk diselesaikan ratifikasinya pada tahun ini. Pasalnya, pemimpin kedua negara yakni Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Scott Morisson telah berkomitmen menyelesaikan perjanjian kerja sama tersebut secepat mungkin.
“Parlemen Australia sudah menargetkan ratifikasi selesai akhir November. Harapan kami, Indonesia juga bisa mengimbangi kecepatan proses ratifikasi yang dilakukan Australia, supaya manfaatnya bisa segera kita dapatkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani menyambut baik komitmen DPR dan pemerintah menyelesaikan ratifikasi IA-CEPA tahun ini. Pasalnya, IA-CEPA merupakan salah satu perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif yang paling ditunggu penyelesaiannya oleh pengusaha RI.
“Kami sangat membutuhkan IA-CEPA, karena akan bermanfaat pada percepatan pengembangan sumber daya manusia kita. Selain itu, kami juga mengincar adanya percepatan arus investasi dari Australia yang masuk selain peningkatan volume perdagangan kedua negara,” ujarnya.
Dia menambahkan, sepakatnya DPR RI meratifikasi IA-CEPA pada tahun ini, menunjukkan adanya kesepahaman antara legislatif dan eksekutif di Indonesia dalam optimalisasi perjanjian dagang dan ekonomi komprehensif. Selama ini, menurutnya, pemerintah dan DPR acap kali berseberangan dalam menyikapi pembentukan perjanjian dagang dan kerja sama ekonomi komprehensif dengan negara lain.
“Tugas kita saat ini ada di sektor perdagangan barang. Bagaimana produk-produk kita bisa kompeten dan sesuai dengan spesifikasi konsumen di Australia. Tanpa ada perbaikan dari sisi internal kita, maka mustahil untuk memanfaatkan IA-CEPA secara maksimal,” katanya.
