Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai perlu mendapatkan lonjakan anggaran yang signifikan pada 2021 agar dapat merealisasikan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat pesisir.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyebutkan bahwa pada awal pemerintahan Joko Widodo, KKP langsung mendapat lonjakan anggaran signifikan yang semestinya mampu digunakan untuk memajukan sektor maritim dan pembebasan impor garam dan ikan.
“Namun kenyataannya, di pengujung periode pertama Jokowi, KKP kembali ke selera asal yang hanya mampu mengelola anggaran sebesar Rp6,47 triliun," ungkapnya melalui keterangan tertulis pada Sabtu (16/11/2019).
Menurut Akmal, anggaran KKP pada saat ini adalah yang terkecil di antara berbagai mitra kementerian Komisi IV DPR RI.
Sebagai perbandingan, pagu anggaran KKP tahun 2020 sebesar Rp6,47 triliun, sedangkan alokasi Kementerian Pertanian pada RAPBN 2020 sebesar Rp21 triliun, dan pagu RAPBN KLHK Tahun 2020 Rp9,3 triliun.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan anggaran KKP terus menurun, padahal pada 2016, KKP sempat memiliki pagu Rp15,8 triliun, serta pada perubahan APBN dalam RAPBNP 2016, alokasi final tahun itu sebesar Rp11,16 triliun. Menurut Akmal, Rp11 triliun angka ideal untuk KKP.
"Saya berharap KKP mampu mengembalikan anggaran 2021 yang akan dibahas tahun 2020 sebesar Rp11 triliun," katanya.
Dia mengutarakan dengan besaran APBN untuk KKP sebesar itu, pemerintah diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di kalangan nelayan dan penduduk pesisir, mampu memajukan sektor maritim dengan teknologi modern, pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan hingga membebaskan negara dari jeratan impor garam.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendorong penyelenggaraan anggaran di KKP berbasis kepada hasil sehingga anggaran digunakan secara bijak, bukan hanya mengejar target penyerapan.
"Kita juga harus memetakan dari anggaran ini menghasilkan apa? Selain income atau pemasukan ke negara, dampak ikutannya apa saja? Sehingga nanti kita dapatkan hasil jumlah penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya," kata Edhy.
Menurut dia, alokasi anggaran KKP ke depan juga akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya, masih menurut dia, untuk pengembangan sektor budi daya sebagaimana diamanatkan Presiden Joko Widodo.
Tak hanya budi daya, lanjutnya, nilai tambah di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengawasan perkarantinaan, pengawasan keuangan, hingga pekerjaan rumah tangga KKP juga akan ditingkatkan.
Untuk mengoptimalkan hal ini, Menteri Edhy bersama jajaran Eselon I KKP juga telah melakukan dialog bersama berbagai pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan dari berbagai daerah.
