BPTJ : Paradigma Baru Perencanaan Transportasi Diperlukan

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menilai diperlukan paradigma baru perencanaan transportasi yang berfokus pada aspek manusia yang lebih mengutamakan kualitas hidup manusia.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono menuturkan bahwa paradigma dalam membentuk kualitas hidup manusia, aksesibilitas, daya tahan ekonomi, keadilan sosial serta aspek keberlanjutan, dan lingkungan sebagai tujuan yang harus dicapai perlu dibuat.

"Perencanaan transportasi perkotaan yang selama ini dilakukan lebih cenderung menekankan pada aspek fisik seperti kapasitas lalu lintas jalan dan laju kendaraan, penentuan moda transportasi tertentu, dan pembangunan infrastruktur fisik," katanya dalam diskusi Sharing Session Pengelolaan Transportasi Megapolitan, Kamis (14/11/2019).

Indikasi perencanaan transportasi perkotaan yang lebih menekankan aspek fisik ini juga terlihat dari proses perencanaan yang biasanya hanya melibatkan pendekatan teknik, terbatas pada wilayah administrasi tertentu, kurang memiliki visi, serta miskin analisis dampak pembangunan.

Menurut Bambang, pendekatan perencanaan seperti ini harus memiliki visi dan strategi jangka panjang yang jelas dan konkret, terintegrasi lintas sektoral secara konsisten, dan saling melengkapi.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono (kedua dari kiri), Menteri PPN/Bappenas 2014—2015 Andrinof Chaniago (kiri), pengamat transportasi Djoko Setijowarno (kedua kanan), dan pengamat transportasi Darmaningtyas (kanan) menyampaikan pandangan mereka dalam sharing session Pengelolaan Transportasi Megapolitan, Kamis (14/11/2019).

Selain itu, juga penting untuk melibatkan lintas wilayah fungsional transportasi, lintas disiplin ilmu, serta mengakomodasi partisipasi publik.

Perencanaan transportasi perkotaan yang menekankan pada aspek fisik terbukti menimbulkan banyak dampak negatif pada kualitas kehidupan manusia.

“Kebijakan yang mengutamakan kelancaran lalu lintas jalan, misalnya, sering kali justru melupakan keterbatasan daya dukung suatu wilayah sehingga akhirnya ketika daya dukung sudah tidak lagi memadai, timbullah ledakan permasalahan yang kemudian mengganggu kualitas hidup manusia itu sendiri serta lingkungannya,” urainya.

Kemacetan parah merupakan salah satu indikasi ledakan permasalahan akibat perencanaan transportasi yang berorientasi fisik.

Kerugian yang diakibatkan kemacetan ini luar biasa. Hitungan angka per tahun di Jakarta tercatat sekitar Rp67 trilun dan tentu angka tersebut akan membesar hingga Rp100 triliun apabila konteksnya adalah Jabodetabek.

Dampak negatif pada kualitas hidup manusia juga telah dirasakan, misalnya, memburuknya kualitas udara serta menyempitnya ruang aksesibilitas pada saat-saat tertentu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News