Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan meyakini sistem pendidikan dan pelatihan vokasi bisa menjadi jawaban atas kebutuhan industri terhadap sumber daya manusia (SDM) yang menjadi prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024.
Guna mengawal pelaksanaan pengembangan SDM di Indonesia melalui pelatihan vokasi, 5 Balai Besar Peningkatan Latihan Kerja (BBPLK) Kementerian Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan 28 perusahaan.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BBPLK Bekasi Herman, Kepala BBPLK Serang Agung Nurohmat, Kepala BBPLK Bandung Aan Subhan, Kepala BBPLK Semarang Edi Susanto, dan Kepala BBPLK Medan M. Muhammad Ali Pasya dengan perwakilan 32 perusahaan di Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/11/2019).
“MoU ini dimaksudkan agar terdapat komitmen bersama antara pemerintah dan swasta khususnya industri dalam mengawal pelaksanaan pengembangan SDM di Indonesia melalui pelatihan vokasi,” ujar Sekjen Kemnaker Khairul Anwar.
Dia mengatakan dalam era yang serba cepat saat ini, keberhasilan suatu pendidikan dan pelatihan vokasi sangat ditentukan oleh kualitas instruktur pengajarnya.
“Melalui tangan-tangan instruktur inilah, kita berharap dapat memberikan skill-skill terkini sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang pesat kepada masyarakat,” tuturnya.
Dia juga menekankan perlunya pendidikan yang berorientasi vokasional training guna mengatasi masalah ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dengan tingkat pendidikan (missmatch) tenaga kerja.
“Saya minta para instruktur dan mentor pemagangan, selalu memperbaharui dan meningkatkan skill agar dapat seiring dengan perkembangan teknologi di industri,” ujarnya.
