Bisnis.com, JAKARTA – Riset terbaru Bank Pembangunan Asia (ADB) mengungkap bahwa 22 juta penduduk Indonesia masih menderita kelaparan kronis selama periode 2016–2018 meski sektor pertanian dan ekonomi mencatatkan kemajuan yang cukup signifikan.
Dalam publikasi berjudul 'Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045' hasil kerja sama dengan International Food Policy Research Institute (FPRI) dan didukung oleh Kementerian Bappenas, sektor pertanian Indonesia memperlihatkan perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
"Perkembangan yang kuat telah mendorong transformasi struktural dan membentuk kembali ekonomi agraria dengan peran dominan yang dijalankan oleh sektor industri dan jasa," demikian bunyi ringkasan laporan eksekutif yang dikutip pada Rabu (6/11/2019).
Kendati demikian, ADB mencatat masih banyak penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada pertanian tradisional dan terjebak dalam aktivitas berproduktivitas rendah dengan bayaran minim.
"Kebanyakan dari mereka kesulitan mengakses makanan dalam jumlah cukup dan rawan menderita stunting. Kondisi ini membuat mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan tanpa ujung. Sekitar 22 juta penduduk Indonesia menderita kelaparan selama 2016 sampai 2018," sambung laporan tersebut.
Terlepas dari tren pertumbuhan produksi dan ketersediaan pangan serta meningkatnya pendapatan rumah tangga, kesenjangan akses pangan masih terjadi di Indonesia. Laporan ini pun menyoroti keamanan pangan yang masih menjadi masalah.
Berdasarkan laporan Global Food Security Index (GFSI) yang dirilis Economist Intelligence, pada 2018 Indonesia menempati peringkat ke-68 dari 113 negara. Posisi ini lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura (1), Malaysia (40), Thailand (54), dan Vietnam (62).
"Capaian rendah ini banyak disebabkan tingkat akses makanan yang rendah di Indonesia."
Permasalahan ini dinilai dapat diurai lewat sejumlah kebijakan. ADB menyebutkan realokasi subsidi pupuk dan kebijakan peningkatan investasi pemerintah dalam penelitian pertanian, infrastruktur pedesaan, dan irigasi dapat menghapus kelaparan di Indonesia pada 2034.
Laporan tersebut lantas merekomendasikan perubahan strategis dalam kebijakan investasi pemerintah, perubahan regulasi dan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia, selain untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menghapus kelaparan.
“Menghapus kelaparan di Indonesia memerlukan peningkatan investasi di sektor pertanian dan pedesaan untuk memacu produktivitas, modernisasi sistem pangan dan meningkatkan efisiensi pasar pangan,” kata Mark W. Rosegrant, Peneliti Senior di International Food Policy Research Institute (IFPR) dan Ketua Tim Peneliti pada Laporan ADB tentang Peningkatan Investasi untuk Ketahanan Pangan.
Md Abul Basher, staf ADB yang khusus menangani sumber daya alam dan pertanian, menegaskan bahwa peningkatan investasi pertanian dapat mengurangi kelaparan pada tahun 2034. Investasi ini disebutnya bisa diarahkan pada penelitian dan pengembangan pertanian (R&D), pembangunan infrastruktur irigasi dan efisiensi penggunaan air, perbaikan infrastruktur pedesaan, termasuk jalan, listrik, dan rel kereta api.
“Untuk menghapus kelaparan di Indonesia kita harus menargetkan investasi pada bidang-bidang yang mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, merealokasi anggaran dan subsidi yang terbukti kurang efektif,” kata Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung.
Realokasi subsidi pupuk untuk investasi pertanian, termasuk R&D pertanian akan meningkatkan produktivitas pertanian, pembangunan ekonomi nasional (PDB) dan mengurangi kelaparan. Selain menghapus kelaparan, beberapa skenario investasi pertanian bahkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian.
Skenario investasi komprehensif tersebut diproyeksikan akan menghasilkan tambahan manfaat ekonomi (economic benefits) sebesar Rp1.834 triliun pada tahun 2045, atau sekitar US$129 miliar dengan kurs nilai tukar saat ini.
