Bisnis.com, JAKARTA - Berjalan 5 tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, realisasi investasi terus meningkat dari tahun ke tahun mulai 2014 hingga 2018.
Pada 2014, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat mencapai Rp463,1 triliun dengan PMA sebesar Rp307 triliun dan PMDN sebesar Rp156,1 triliun.
Berlanjut ke 2018, realisasi investasi tercatat mencapai Rp721,3 triliun dengan komposisi PMA sebesar Rp392,7 triliun dan PMDN sebesar Rp328,6 triliun.
Per semester I/2019, realisasi investasi tercatat mencapai Rp395,6 triliun dengan PMA mencapai Rp212,8 triliun dan PMDN sebesar 182,8 triliun. Investasi pada semester I/2019 tercatat tumbuh 9,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski tercatat terus meningkat, investasi di Indonesia bukannya tanpa masalah.
Pertama, data BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi terus melambat dan hal ini sangat tampak pada data realisasi investasi per 2018.
Investasi di Indonesia hanya tumbuh 4,1% pada 2018 dibandingkan dengan 2017. Lebih lanjut, pada 2018 juga tercatat bahwa pertumbuhan PMA mengalami pertumbuhan negatif sebesar -8,8%.
Pertumbuhan realisasi investasi per 2018 disokong oleh PMDN di mana kala itu berhasil tumbuh sebesar 25,3%. Realisasi PMDN juga tercatat melampaui target di mana realisasi PMDN tercatat sebesar Rp328,6 triliun, 114,3% dari target yang sebesar Rp287,6 triliun.
Ironisnya, pada 2018 pemerintah kala itu meluncurkan Online Single Submission (OSS) yang diwacanakan bakal mempermudah investasi, tetapi realisasi PMA justru tercatat menurun.
Tren ini pun tampaknya akan berlanjut pada 2019. Data BKPM mencatat bahwa realisasi PMA per semester I/2019 tercatat sebesar Rp212,8 triliun atau 44% dari target yang mencapai Rp483,7 triliun. Pertumbuhan PMA per semester I/2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya pun tercatat hanya 4%.
Kedua, sektor yang diminati investor juga tampak mulai bergeser dari sektor yang diprioritaskan pemerintah.
Seperti diketahui, pemerintah menginginkan agar penanaman modal masuk ke sektor industri manufaktur yang padat karya agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja baru.
Namun, data BKPM justru menunjukkan bahwa investor semakin tertarik untuk berinvestasi di sektor jasa ketimbang kepada sektor industri manufaktur.
Pada 2014 hingga 2016, industri manufaktur masih tercatat menyerap investasi paling banyak dengan komposisi sebesar 43% hingga 54,8% dari keseluruhan realisasi investasi.
Pada 2017 hingga 2019, tercatat bahwa investor mulai lebih banyak berinvestasi pada sektor jasa di mana pada 2017 tercatat sektor jasa merealisasikan investasi sebesar Rp293,4 triliun atau 42,3% dari target.
Memasuki 2018, investasi pada sektor jasa justru kian mendominasi di mana pada kala itu tercatat realisasi investasinya mencapai Rp367 triliun atau 50,9% dari keseluruhan investasi pada 2018.
Per semester I/2019, sektor jasa pun kian dominan dengan realisasi investasi mencapai Rp223,5 triliun atau 56,5% dari keseluruhan investasi.
Pergeseran investasi dari sektor industri manufaktur ke sektor jasa pun berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja yang menurun.
Data BKPM menunjukkan penyerapan tenaga kerja pada 2014, 2015, dan 2016 tercatat masing-masing mencapai 1,43 juta, 1,43 juta, dan 1,39 juta tenaga kerja. Ketika sektor jasa mulai mendominasi investasi yakni pada 2017 dan 2018, Penyerapan tenaga kerja tercatat masing-masing sebesar 1,17 juta dan 960.052 juta tenaga kerja.
Pada semester I/2019, penyerapan tenaga kerja pun tercatat hanya 490.715 tenaga kerja.
Ketiga, incremental capital output ratio (ICOR) tercatat masih pada angka 6,3 pada 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing Indonesia pada level global seperti India dan Vietnam yang mencatatkan ICOR masing-masing sebesar 4,64 dan 4,31. Hal ini menunjukkan bahwa secara makro investasi di Indonesia masih tidak efisien.
Terkait dengan ICOR, ekonomi senior Indef Faisal Basri mengungkapkan bahwa tingginya ICOR disebabkan oleh banyak investasi yang tidak berkualitas di mana industri hasil investasi hanya memanfaatkan sedikit dari kapasitas produksinya ketika beroperasi.
Menurut Faisal, hal inilah yang selama ini cenderung tidak diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah hanya cenderung mengundang PMA untuk masuk dan berinvestasi ke Indonesia tanpa mempertimbangkan daya ungkitnya ke perekonomian nasional.
"ICOR itu enggak diperhatikan tapi yang penting asing datang. Asing tidak akan mau datang kalau yang di sini sengsara," ujar Faisal, Selasa (15/10/2019).
Oleh karena itu, ke depan diperlukan reformasi regulasi dan institusi agar ICOR Indonesia bisa semakin ditekan dan dapat bersaing dengan negara-negara lain pada level global.
Di lain pihak, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan bahwa tingginya ICOR sangat terkait dengan politik.
Biaya politik yang tinggi di Indonesia pada akhirnya mendorong pejabat terutama kepala daerah untuk memanfaatkan kewenangannya demi keuntungan pribadi. Hal ini marak terjadi di daerah terutama dalam aspek perizinan.
"Masalah perizinan sangat terlihat dari kasus-kasus yang berkembang di daerah. Itu semua terjadi dalam aktivitas berusaha dan itu adalah penyebab ICOR kita tinggi," kata Arif.
