Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu lebih kreatif dan fleksibel dalam menerapkan kebijakan di sektor hulu minyak dan gas bumi.
Pendiri Medco Group Arifin Panigoro Arifin mengatakan banyak kebijakan pemerintah yang perlu dibahas, terutama soal transisi skema kontrak penggantian biaya operasi atau cost recovery dan bagi hasil kotor atau gross split.
Skema kontrak migas ini resmi diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.52/2017 tentang gross split. "Idenya [gross split] itu kan simplifikasi, tetapi realisasinya di lapangan itu kan unik," tuturnya, Kamis (10/10/2019).
Arifin menambahkan penerapan gross split sudah patut dievaluasi. Hal itu ditempuh untuk mendorong investasi lebih besar datang ke Tanah Air.
"Saya kira sistem itu perlu dievaluasi, kalau kita diam saja, gimana orang tertarik? Dibahas saja lagi [penyempurnaan], sekarang gimana yang ada," tambahnya.
Selain soal skema gross split, Arifin juga menyoroti aturan fiskal yang berlaku. Menurutnya, selain harus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pelaku bisnis juga harus berbicara dengan Kementerian Keuangan.
Dengan begitu, dalam negosiasi kontrak gross split, belum ada kebijakan satu pintu terkait bagi hasil dan fiskal.Dia pun mengharapkan aturan fiskal lebih fleksibel dan ramah para investor sektor migas.
"Karena ujung-ujungnya harus ke Kemenkeu, bukan hanya di Kementerian ESDM. Jadi makanya harus dilihat semua," tambahnya.
