Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas dunia usaha dan industri yang melambat pada kuartal III/2019 diprakirakan masih akan berlanjut sampai akhir tahun jika tak ada perbaikan daya beli dan produksi.
Berdasarkan data dari Bank Indonesia, berdasarkan Prompt Manufacturing Index (PMI)-BI kuartal III/2019 tercatat sebesar 52,04% menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih fase ekspansi, tetapi dengan laju lebih rendah dari kuartal sebelumnya yakni 52,66%. BI mengatakan, pada kuartal IV/2019, ekspansi pada sektor industri pengolahan diprakirakan masih berlanjut meskipun semakin terbatas.
Hal ini terindikasi dari prakiraan PMI-BI pada kuartal IV/2019 sebesar 51,90% lebih rendah dibandingkan dengan 52,04% pada kuartal III/2019. Adapun ekspektasi ekspansi diprakirakan terjadi pada subsektor industri Makanan, Minuman dan Tembakau seiring dengan ekspektasi pelaku usaha terhadap potensi peningkatan permintaan domestik seiring perayaan Natal dan liburan akhir tahun.
Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail Zaini menyatakan perlambatan ini kemungkinan masih terjadi sampai akhir tahun. Dia menilai, konsumsi yang melemah akibat harga komoditas ini terutama bersumber dari batu bara dan crude palm oil (CPO). Alhasil, konsumsi pendapatan 20% ikut melambat.
“Ini tercermin dari penjualan mobil terkontraksi, kontraksi ini membuat industri olahan juga melambat,” kata Ahmad, Kamis (10/10/2019).
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi, Andry Satrio Nugroho menyatakan, konsumsi yang melemah memang diakibatkan dari kondisi perang dagang yang memicu kontraksi ekspor dan impor. Hal ini diperkuat dengan perlambatan ekonomi yang sudah terjadi di negara-negara besar, dan mitra dagang Indonesia.
Oleh sebab itu, sampai akhir 2019, pemerintah hanya bisa bertumpu dan mengoptimalisasi konsumsi domestik. Salah satu opsi yang ditawarkan Andry untuk memperbaiki aktivitas ekonomi adalah dengan memaksimalkan utilisasi industri. Selain itu, investasi manufaktur harus didorong lebih kuat khususnya melalui investasi langsung atau foreign direct investment.
“Begitu pula indikator ketenagakerjaan, cost of hiring dan cost of firing harus bisa diterima oleh industri. Maka ke depan, masalah SDM ini harus diperkuat, tidak hanya regulasi,” tutur Andry.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan, Indonesia pada kuartal II/2019 telah mencatatkan, defisit transaksi berjalan atau current account deficit 3% dari PDB. Kondisi ini, menurut Bambang, hanya bisa diatasi melalui pembiayaan defisit.
“Pembiayaan untuk defisit itu ya cuma dua yaitu dari portofolio dan dari investasi langsung,” ujar Bambang di Kantor Bappenas.
Selama ini, Indonesia kerap tertolong dari investasi portofolio. Namun, dengan tren investasi portofolio yang fluktuatif, dan tidak berkelanjutan, pemerintah harus mendorong FDI sebagai prioritas. Dia meyakini, FDI adalah sumber aliran modal masuk atau inflow yang berkelanjutan dan berdurasi jangka panjang.
“Jadi investasi untuk Indonesia itu masih sangat penting dan jangan lupa negara-negara di Asia, negara-negara di dunia lah itu berlomba-lomba mendatangkan investasi, maka kita harus terus membuat kebijakan investasi yang lebih ramah terhadap investor baik domestik maupun asing,” pungkasnya.
