Bisnis.com, JAKARTA – Australia dinyatakan sebagai salah satu negara dengan kesenjangan ekonomi terbesar di antara negara-negara maju. Kondisi ini dinilai dapat memburuk jika tidak ada intervensi langsung dari pemerintah negara bagian dan federal.
Menurut riset Dana Moneter Internasional (IMF) yang dirilis pada Kamis (10/10/2019), dari 22 negara paling maju di dunia, Australia berada di peringkat keempat dalam hal jurang perbedaan ekonomi paling nyata antara daerah-daerahnya yang kaya dan miskin.
“Ada pula risiko lebih tinggi bahwa kondisi daerah-daerah lebih miskin, yang kemungkinan besar bergantung pada pertanian atau manufaktur, akan memburuk ketika perubahan iklim semakin intensif,” terang IMF, seperti dilansir melalui Sydney Morning Herald.
Dalam risetnya, IMF menemukan bahwa kinerja ekonomi antardaerah di negara-negara tertentu bisa lebih besar daripada kinerja di antara negara-negara, sehingga menimbulkan ketegangan politik internal yang sangat besar.
Di negara-negara dengan ketimpangan regional tergolong kecil, seperti Jepang dan Prancis, daerah-daerah yang lebih kaya memiliki PDB per kapita sekitar 35 persen lebih baik daripada daerah miskin.
Namun di negara dengan kesenjangan yang lebar, seperti Australia, daerah terkaya, termasuk beberapa bagian di Sydney dan Melbourne, PDB per kapita setidaknya dua kali lebih besar daripada daerah miskin seperti regional Queensland, Australia Barat, dan Northern Territory.
Para peneliti juga menemukan kesenjangan antara si kaya dan si miskin tumbuh di antara wilayah-wilayah dengan dampak finansial maupun sosial.
"Meningkatnya kesenjangan berarti bahwa daerah-daerah yang lebih miskin di negara maju tidak lagi secepat dahulu dalam mengejar ketertinggalannya terhadap daerah kaya,” terang IMF.
“Rata-rata, masyarakat di daerah tertinggal lebih buruk dalam hal kesehatan, dengan tingkat kematian bayi yang lebih tinggi dan harapan hidup lebih rendah,” tambahnya.
Kerumunan warga ketika menunggu kembang api tahun baru di Sydney Harbour, Australia, 31 Desember 2017. (REUTERS - David Gray)
Beberapa studi sebelumnya telah mengidentifikasi kesenjangan ekonomi yang besar antara wilayah-wilayah tertentu di Australia. Tahun lalu, SGS Economics and Planning menemukan bahwa hampir dua pertiga dari pertumbuhan PDB selama 12 bulan sebelumnya berasal dari Sydney, Melbourne, dan Brisbane.
Lebih lanjut IMF menyatakan daerah-daerah tertinggal di seluruh dunia lebih cenderung memiliki demografi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan daerah yang lebih kaya.
Daerah-daerah tertinggal juga memiliki lebih sedikit penduduk yang berlatar belakang pendidikan universitas dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi.
Daerah-daerah tersebut cenderung lebih bergantung pada pertanian atau manufaktur. Adapun daerah yang lebih kaya memiliki proporsi lebih tinggi dalam hal bekerja di sektor jasa.
Tak hanya itu, basis ekonomi daerah-daerah tertinggal menempatkan mereka pada risiko perubahan iklim.
"Perubahan iklim dapat memperburuk kesenjangan karena kenaikan suhu menurunkan produktivitas tenaga kerja di pertanian dan industri yang terpapar panas, seringkali lebih memengaruhi daerah yang tertinggal,” ungkap IMF.
Terkait hal ini, pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison berharap mendorong migran baru untuk menetap di bagian-bagian regional Australia guna mengurangi tekanan dari kota-kota besar sekaligus untuk memperkuat basis ekonomi daerah.
Pada Jumat (11/10/2019), departemen perbendaharaan Australia dijadwalkan akan membahas kebijakan populasi pemerintah dalam suatu pertemuan di Canberra.
Dalam laporan yang sama, analisis IMF menunjukkan bahwa variabilitas yang lebih besar dalam efisiensi alokasi perusahaan-perusahaan di seluruh wilayah dalam suatu negara berkorelasi dengan kesenjangan regional yang lebih besar dalam aktivitas ekonomi.
“Pemerintah dapat mempertimbangkan dukungan finansial khusus untuk masyarakat yang tertinggal termasuk program untuk memungkinkan relokasi pekerja,” tutur IMF.
Namun, IMF memperingatkan bahwa langkah itu harus dirancang dengan hati-hati agar tidak menghambat penyesuaian di daerah terkait. Selain dukungan finansial, pemerintah Australia juga dapat memberikan lebih banyak pendidikan dan pelatihan kerja untuk daerah-daerah tertinggal.
Bagaimana Indonesia?
Berturut-turut menempati posisi puncak daftar negara maju dengan kesenjangan ekonomi terlebar sebelum Australia adalah Republik Slovakia, Republik Ceko, dan Kanada.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Negeri Zamrud Khatulistiwa ini memang belum bisa dikategorikan sebagai negara maju. Tapi bukan berarti Indonesia miskin akan kalangan berduit.
Pada Rabu (9/10/2019), Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menuturkan bahwa rasio jurang si kaya dan si miskin di Indonesia sangat lebar. Saat ini satu persen keluarga di Indonesia menguasai 50 persen kekayaan.
"Jika dinaikkan jadi 10 persen keluarga maka ini menguasai 70 persen [kekayaan nasional]. Artinya, 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi,” ujar Bambang di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Menurutnya, ketimpangan absolut ini secara rasio sudah menyentuh angka 0,39. Dengan rasio ini, Indonesia menjadi negara keempat di dunia dimana kesenjangan antara kaya dan miskin sangat lebar. Pada peringkat pertama diduduki oleh Rusia, disusul India dan negara ketiga adalah Thailand.
Di antara kota-kota besar di Indonesia, Jakarta dinilai menjadi kota yang paling nyata mengalami ketimpangan kekayaan paling lebar. Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kesenjangan ini bisa kita ukur secara teoretis dalam gini ratio tapi juga tentu kita lihat sendiri dalam padangan mata, sebenarnya kesenjangan yang paling besar di Jakarta," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Realitas kesenjangan di Jakarta itu terlihat dengan hadirnya perumahan paling mewah di Indonesia ada di kota ini. Pada saat yang sama rumah paling kumuh juga ada di ibu kota Indonesia ini.
"Berarti terjadi kesenjangan yang besar [di Jakarta] yang harus diatasi," katanya.
Untuk mengatasi kesenjangan yang lebar ini, Jusuf Kalla menyebutkan pemerintah harus merancang mekanisme peningkatan pendapatan bagi masyarakat dengan ekonomi lemah serta mengurangi pengeluarannya.
Pemerintah juga terus mengupayakan masuknya investasi yang berkontribusi pada pendapatan masyarakat. Cara lain yang dilakukan yakni menyiapkan kebijakan perpajakan. Pajak yang ditarik secara efektif akan memudahkan pendistribusian kekayaan mengatasi kesenjangan.
