Bisnis.com, JAKARTA – Untuk mengoptimalisasi infrastruktur dan menurunkan biaya logistik di bawah 24% dari PDB, pemerintah perlu fokus menghubungkan antarsentra ekonomi dan melakukan deregulasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan selain menghadapi masalah regulasi yang rumit, untuk menarik investasi langsung ke dalam negeri, biaya logistik masih menjadi permasalahan utama.
Dia menilai, pembangunan infrastruktur yang sudah terbangun untuk mengurangi biaya logistik belum memberi dampak. Hal ini terlihat dari penurunan biaya logistik yang lamban dan masih pada kisaran 24% dari PDB. Pasalnya, infrastruktur yang terbangun belum terkoneksikan secara baik, misalnya antara kawasan industri dan pelabuhan ataupun bandara. Padahal, stok infrastruktur Indonesia sudah mencapai 43% dari rata-rata 70%.
“Kalau Anda pengusaha, maka anda harus mempertimbangkan 24%, anda harus membayar untuk biaya logistik,” kata Bambang di Kantor Bappenas, Rabu (9/10/2019).
Dia memerinci, biaya logistik di Indonesia juga masih lebih tinggi ketimbang negara Asia Tenggara lain, seperti Vietnam yang berada pada kisaran 20% dari PDB, Thailand pun 15% dari PDB, ataupun India yang masih 17% dari PDB. Hal ini menjadi salah satu alasan beralihnya investasi langsung ke Vietnam dibandingkan dengan investasi ke Indonesia.
Massimo Geloso Grosso, Head of the Jakarta Office Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), menyatakan sudah ada beberapa kebijakan pemerintah sepanjang 2014-2018 yang berupaya mendorong investasi.
Sebut saja relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sektor jasa yang meliputi sekor musik dan sinema, disusul sektor transportasi dan kemaritiman sampai dengan 67%. Menurutnya, perlu ada formula yang lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan pasar global untuk mendorong investasi langsung masuk ke Indonesia.
