Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Harus Dorong Pembangunan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Luky Adrianto mengatakan WPP adalah salah satu instrumen untuk menuntaskan kemiskinan di wilayah pesisir. Dia menilai, WPP jangan hanya dinilai dari rasio produktivitas perikanan semata.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 09 Oktober 2019  |  10:24 WIB
Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Harus Dorong Pembangunan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
Nelayan beraktivitas di sekitar karamba budi daya ikan air tawar di Danau Rawa Pening, Desa Asinan, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/7/2019). - ANTARA/Aji Styawan

Bisnis.com, JAKARTA – Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menuntaskan kemiskinan, pemerintah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tepat sasaran dengan menyertakan target produksi dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang berada di 11 regional.

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Luky Adrianto mengatakan WPP adalah salah satu instrumen untuk menuntaskan kemiskinan di wilayah pesisir. Dia menilai, WPP jangan hanya dinilai dari rasio produktivitas perikanan semata.

Luky berpendapat, 11 WPP yang sudah ditetapkan bisa lebih inklusif jika terhubung langsung target pengelolaannya dalam RPJMN. Jika target bisa diturunkan secara lebih rinci dalam rencana aksi, Luky memprediksi target pertumbuhan ekonomi 6% bisa terwujud.

Selain rincian rencana aksi yang terorganisir, Luky juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir dengan menciptakan mekanisme sharing profit yang adil antara nelayan dengan distributor.

Dia menilai selama ini kerap terjadi praktik ketidakadilan sharing profit kepada nelayan yang menyebabkan rendahnya penurunan kemiskinan wilayah pesisir. Oleh sebab itu, dibutuhkan kelembagaan yang kuat untuk mengakomodasi program WPP.

“Kenikmatan ekonomi itu hanya di tingkat intermediate, tidak inklusif. Maka perlu adopsi juga Internet of Things, yang transparan, dan bisa dikontrol,” ungkap Luky di Fairmont Hotel, Selasa (8/10/2019).

Meski demikian, Luky juga mengingatkan, pentingnya mengatur mekanisme sharing profit yang adil bagi nelayan. Dia menilai, beberapa jenis teknologi pembiayaan atau financial technology (fintech) untuk mengakomodasi modal bagi nelayan belum bersifat inklusif. Sebaliknya, dia menilai masih ada beberapa fintech untuk sektor kelautan yang bersifat seperti tengkulak. Kondisi ini juga menjadi pemicu lambatnya penuntasan kemiskinan di wilayah pesisir.

Luky memprakirakan, pesisir masih menjadi salah satu wilayah rentan miskin jika praktik ekonomi tersebut masih terus melilit para nelayan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dari 2015 sampai ke 2019 cenderung mengalami penurunan. Pada 2015 angka kemiskinan tercatat 28,5 juta jiwa. Pada 2016, angka kemiskinan menurun jadi 27,76 juta jiwa.

Pada 2017, angka kemiskinan juga menurun menjadi 26,58 juta jiwa. Pada 2018 akhir, kembali turun menjadi 25,67 juta jiwa, dan 2019 sampai semester I tercatat penduduk miskin mencapai 25,14 juta jiwa. BPS juga mencatat, sampai Maret 2018, angka kemiskinan di kota tercatat 7,02% sedangkan di desa masih mendominasi yakni 13,20%.

Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas Arifin Rudiyanto menyatakan pihaknya sudah memetakan, wilayah pesisir di seluruh Indonesia untuk menjadi kawasan prioritas pengembangan ekonomi maritim.

Dia menyatakan, umumnya untuk di Jawa, penduduk miskin berlatar belakang nelayan tersebar di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perikanan

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top