Banjir Impor, Asosiasi Persepatuan Indonesia Masih Enggan Ajukan Safeguard

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2018 nilai impor produk alas kaki Vietnam mencapai US$152 juta atau melonjak 137% selama 4 tahun terakhir. Pada 2014, BPS mencatat nilai impor alas kaki dari Vietnam, ke Indonesia hanya mencapai US$95,7 juta.
Rezha Hadyan
Rezha Hadyan - Bisnis.com 09 Oktober 2019  |  00:09 WIB
Banjir Impor, Asosiasi Persepatuan Indonesia Masih Enggan Ajukan Safeguard
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Serbuan produk alas kaki impor dari Vietnam dinilai semakin mengancam industri alas kaki di Tanah Air. Namun, hal tersebut tak membuat Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) berkeinginan untuk mengajukan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2018 nilai impor produk alas kaki Vietnam mencapai US$152 juta atau melonjak 137 persen selama 4 tahun terakhir. Pada 2014, BPS mencatat nilai impor alas kaki dari Vietnam, ke Indonesia hanya mencapai US$95,7 juta.

Adapun, sepanjang Januari-Juni 2019, nilai impor produk alas kaki Vietnam ke Indonesia mencapai US$97,5 juta atau 65 persen dari realisasi impor tahun lalu. Menurut World Integrated Trade Solutions (WITS), Vietnam merupakan negara terbesar kedua pengekspor alas kaki ke Indonesia setelah Tiongkok dengan porsi sebesar 16,6 persen atau senilai US$106 juta pada 2017.

Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri Anom mengatakan pihaknya memerlukan pertimbangan yang matang sebelum mengajukan permohonan safeguard untuk menghalau serbuan produk alas kaki ke Tanah Air. Dikhawatirkan safeguard tersebut nantinya malah menjadi bumerang bagi ekspor produk alas kaki Indonesia.

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, Indonesia termasuk dalam lima besar negara pemasok produk alas kaki dunia pada 2018 dengan nilai ekspor mencapai US$ 5,1 miliar. Produk alas kaki Indonesia berkontribusi 4,6 persen dari total produksi alas kaki dunia.

“Kalau untuk safeguard rasanya perlu kita sikapi secara hati-hati. Jangan sampai karena terburu-buru dan tidak sempat dikaji malah nanti akan merugikan kita sendiri,” katanya kepada Bisnis.com.

Firman khawatir, safeguard yang dikenakan kepada produk alas kaki impor akan mendapatkan pembalasan dari negara yang akhirnya merasa dirugikan oleh ekspor produk alas kaki yang dilakukan oleh Indonesia. Hal tersebut tentunya akan menjadi ancaman bagi industri alas kaki di Tanah Air yang saat ini mengalami penurunan ekspor.

BPS mencatat nilai ekspor produk alas kaki pada periode Januari-Agustus 2019 mencapai US$2,94 miliar (angka sementara).  Realisasi tersebut turun 12,69 persen dibandingkan dengan tahun lalu (year-on-year/yoy) senilai US$3,36 miliar (angka revisi).

Penurunan tersebut kemungkinan besar akan berlanjut lantaran salah satu pesaing utama ekspor alas kaki Indonesia, yaitu Vietnam telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa (UE). Lewat perjanjian ini, hampir seluruh produk Vietnam termasuk alas kaki yang diekspor ke UE akan dibebaskan dari bea masuk impor mulai 1 Januari 2020.

Alih-alih mengenakan safeguard kepada produk alas kaki impor, Firman mendesak pemerintah untuk mendorong penggunaan produk alas kaki dalam negeri secara masif di tengah masyarakat. Selain itu, secara khusus dia meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mensyaratkan barang, khususnya sepatu yang bisa dibeli menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah produk dalam negeri.

“Pedagang-pedagang yang bisa melakukan transaksi KJP harus dievaluasi lagi. Selain itu, contoh lain [yang bisa diterapkan] adalah BUMN, khususnya di bidang konstruksi seharusnya diwajibkan menggunakan safety shoes produksi dalam negeri,” ujarnya.

Firman mengatakan hal terpenting dalam upaya menghalau serbuan produk alas kaki impor ke Tanah Air adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Pasalnya, serbuan produk alas kaki impor asal Vietnam, khususnya sepatu tiruan (KW) sebagian diantaranya masuk melalui jalur ilegal atau diselundupkan.

“Kita tidak semata menghadapi impor yang legal saja, tetapi bisa jadi impor ilegal. Jadi, yang harus kita putus adalah mata rantai demand-nya dengan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Firman mengatakan akibat serbuan produk alas kaki impor asal Vietnam, terutama sepatu KW sebagian besar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di sejumlah sentra produksi alas kaki memilih menghentikan produksinya. Mereka lebih memilih untuk menjadi pedagang sepatu KW asal Vietnam yang mampu memberikan keuntungan lebih besar.

“Sentra-sentra produksi [alas kaki] sudah mulai ditinggalkan, beberapa home industry lebih memilih untuk menjadi pedagang, termasuk di Cibaduyut (Bandung) dan Pusat Industri Kecil (PIK), Cakung (Jakarta Timur),” ungkapnya.  

Sebelumnya, Ketua KPPI Mardjoko mengatakan, pihaknya tak menampik adanya lonjakan impor sepatu KW dari Vietnam selama beberapa tahun terakhir. Namun, pihaknya tak bisa melakukan tindakan apapun lantaran belum ada pihak yang mengajukan safeguard.

“Kami bekerja jika ada yang mengajukan safeguard. Data dari BPS terkait lonjakan impor [alas kaki] dari Vietnam memang ada, tapi tidak ada yang mengajukan tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami bekerja apabila ada yang mengajukan permohonan,” katanya ketika ditemui Bisnis.com belum lama ini.

Mardjoko menambahkan saat ini pihaknya tengah menyelidiki pengajuan safeguard terhadap lonjakan impor tekstil dan produk tekstil (TPT) dari Tiongkok oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Selain itu, KPPI juga masih menunggu dipenuhinya persyaratan atas pengajuan safeguard terhadap impor kaca lembaran dari Tiongkok dan Malaysia oleh Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) sebelum melakukan penyelidikan.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
impor

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top