Kemenhub Optimalkan Tol Laut di 3P

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus Purnomo mengatakan bahwa ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur menjadi fokus utama bagi kementerian perhubungan.
Putri Salsabila
Putri Salsabila - Bisnis.com 07 Oktober 2019  |  02:59 WIB
Kemenhub Optimalkan Tol Laut di 3P
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan) berbincang dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kedua kanan) saat menghadiri seminar nasional tol laut di atas kapal KM Dorolonda, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Senin (4/2/2019). - ANTARA/Abriawan Abhe

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen akan terus hadir dan mengoptimalkan pelayanan tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia yang terus membutuhkan kehadiran tol laut khususnya di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).

Adapun keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus Purnomo mengatakan bahwa ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur menjadi fokus utama bagi kementerian perhubungan.

"Namun program tol laut ini bukan semata mata milik satu Kementerian atau Lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal," tuturnya Minggu (6/10).

Pada tahun 2019, Pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede.

Dari jumlah  113 kapal perintis itu,  46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 % beroperasi di wilayah Indonesia Timur.

Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah 3TP.

Namun selama 5 tahun ini, banyak hal positif yang tercatat yaitu kenaikan jumlah wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton.

Hal lainnya adalah meningkatnya respon dan keragaman muatan balik dimana sebelumnya respon muatan balik Tol Laut sangat minim. Saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol Laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai.

Kedepan, lanjutnya, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut.

"Hal tersebut menunjukan keseriusan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal konektivitas antar wilayah melalui penyelenggaraan tol laut," ujar Agus.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan bahwa Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan Tol Laut diantaranya dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dari yang semula pelayanan Tol Laut itu bersifat Direct diubah menjadi pola Hub and Spoke di 2019. 

Perubahan tersebut ditujukan untuk tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk 2019.

Selain meningkatkan pelayanan, lanjutnya, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah efisiensi biaya subsidi dengan menyelenggarakan trayek tol laut menggunakan pola hub.

 "Feder 1.500 DWT Kendhaga Nusantara sebagian besar telah selesai dibangun sehingga pertimbangan Pemerintah tidak hanya biaya logistik saja tetapi juga perluasan daerah yang dilayani seiring dengan perkembangan tol laut,"ujar Capt. Wisnu.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah secara proaktif dan responsif akan memprioritaskan pemanfaatan subsidi Tol Laut dimana masyarakat pada daerah 3TP masih sangat membutuhkan Tol Laut dan mengevaluasi Tol Laut termasuk mengkaji kembali efektivitas pola subsidi freight pada biaya pelayaran serta mempertimbangkan pola subsidi lain yang lebih efektif dan efisien. 

Capt. Wisnu mengatakan juga bahwa Kementerian Perhubungan juga tengah menyiapkan sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) dan sistem pemantauan distribusi bahan pokok penting dan pengawasan harga jual barang yang diangkut tol laut secara digital. Bersama Kementerian Perdagangan mengevaluasi dan mengkaji peraturan jenis barang yang diperbolehkan menggunakan kapal tol laut. 

Dalam hal peningkatan muatan balik kapal tol laut, Capt. Wisnu menjelaskan bahwa Pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi antar kementerian dan Lembaga, dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemanfaatan tol laut untuk mengangkut industri daerah dan mengangkut barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah, lanjut Capt. Wisnu akan langsung turun ke daerah untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi serta kebutuhan masyarakat di wilayah 3TP.

Sebagai contoh, para pengusaha di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), khususnya pulau Moa dan pulau Kisar ingin agar kapal tol laut tetap masuk pelabuhan Moa maupun pelabuhan Wonreli. 

Kedepannya tantangan untuk memberian pelayanan kepada masyarakat semakin besar, karena tuntutan dan perkembangan zaman khususnya pada era digitalisasi. Teknologi informasi komunikasi menjadi kebutuhan bagi dunia pelayaran untuk menyediakan layanan yang terintegrasi antara kegiatan dokumen perdagangan, transportasi dan kewajiban pengawasan pemerintah dapat dilaksanakan secara cepat dan transparan.

Kementerian Perhubungan saat ini terus berbenah demi peningkatan pelayanan angkutan laut dan kelancaran arus logistik di pelabuhan. 

Selain penerapan Inaportnet di pelabuhan  telah diterapkan pula penggunaan system ship tracking untuk memonitor dan memantau pergerakan posisi kapal negara serta penerapan E-Ticketing untuk penumpang dan muatan yang wajib dipenuhi oleh operator kapal sehingga jumlah naik/turun penumpang dan muatan dapat terdata secara jelas, akurat dan transparan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Tol Laut

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top