Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengetahui rencana akuisisi 55 persen saham PT Lintas Marga Sedaya (LMS) oleh Canada Pensiun Plan Investment Board (CPPIB) dan PT Bhaskara Utama Sedaya.
Persetujuan aksi korporasi ini akan lebih mudah, karena dilakukan pada jalan tol yang sudah beroperasi.
Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan pihaknya sudah menerima laporan rencana perubahan pemegang saham LMS. Dalam rencana akuisisi, CPPIB dan BUS-yang sepenuhnya dimiliki PT Astra Tol Nusantara-bakal mengakuisisi 55 persen saham LMS milik Plus Expressway International Bhd, lini usaha luar negeri pemilik konsesi tol terbesar di Malaysia, Plus Expressway.
Plus merupakan anak usaha dari UEM Group Berhad. Adapun, UEM bernaung di bawah perusahaan induk investasi Pemerintah Malaysia, Khazanah Nasional.
Plus menggenggam konsesi jalan tol Cipali sejak 2011 dan berselang empat tahun, jalan tol sepanjang 117 kilo meter itu resmi beroperasi dan hingga saat ini memegang rekor jalan tol terpanjang di Jawa
"Ini aksi korporasi biasa karena karena [dilakukan pada] jalan tol sudah beroperasi. Sifatnya hanya reporting perubahan pemegang saham saja," ujarnya kepada Bisnis di sela kunjungan proyek jalan tol Kunciran–Serpong, Jumat (20/9/2019).
Baca Juga
Dalam keterangan resmi, CPPIB melansjr tansaksi jual beli saham diperkirakan rampung pada kuartal IV/2019. Transaksi akan bergantung pada syarat ketentuan yang disepakati dan juga persetujuan regulator.
“Kami gembira berinvestasi di jalan tol Cipali bersama Astra Infra, mitra lokal yang punya pengetahuan luas dan berpengetahuan luas dan canggih. Kami berharap bisa menjalin hubungan jangka panjang yang baik antarkedua organisasi," jelas Scott Lawrence, Managing Director, Head of Infrastructure, CPPIB.
Kendati tidak disebut nilai transaksi jual beli saham, pada pekan lalu Bloomberg melansir Khazanah menerima penawaran sebesar US$500 juta untuk pelepasan 55 persen saham LMS.
Bila transaksi terealisasi, investor Malaysia tidak ada lagi yang memegang saham mayoritas perusahaan tol di Indonesia.
