Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan petani kelapa sawit tak memungkiri jika terdapat sejumlah kendala di lapangan yang menghambat upaya percepatan peremajaan lahan tanaman perkebunan tersebut.
Pemerintah memutuskan untuk merevisi target luasan peremajaan (replanting) lahan kebun sawit rakyat dari sebelumnya 200.000 hektare (ha) per tahun menjadi 180.000 ha per tahun.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung menyebutkan sejumlah kendala paling dirasakan oleh petani swadaya. Pasalnya, peremajaan sendiri ditargetkan menyasar tanaman-tanaman sawit usia tua dan tak produktif yang dikelola oleh petani-petani ini.
"Target ini meleset, kenapa? Karena kebun sawitnya masih terindikasi kawasan hutan. Meski sawit sudah berusia di atas 20 tahun, tapi kalau terindikasi kawasan hutan tetap tidak bisa," ujar Gulat saat dihubungi Bisnis, Rabu (18/9/2019).
Kendala kedua, sambung Gulat, lebih pada teknis pengajuan peremajaan yang dilakukan secara daring. Ia mengemukakan kebanyakan petani masih memiliki keterbatasan dalam mengakses aplikasi daring.
Keterbatasan ini disebabkan terbatasnya pengetahuan petani dan kondisi infrastruktur yang tak mendukung akses internet.
"Petani ini kan hidup di kampung-kampung, kadang-kadang tidak ada sinyal. Mau akses internet putus di tengah jalan," sambungnya.
Masalah di tingkat daerah pun masih ditemui. Menurut Gulat, dinas perkebunan di daerah yang merupakan ujung tombak implementasi peremajaan sawit kerap menghadapi kendala anggaran dan mengeluhkan kurangnya dana dari BPDP-KS.
Sifat usaha petani sawit swadaya disebut Gulat juga memengaruhi rendahnya capaian peremajaan. Banyak petani yang mengkhawatirkan pemasukan mereka akan hilang jika lahan-lahan sawit mereka ditebang untuk peremajaan mengingat usaha ini menjadi sumber ekonomi utama para petani tersebut.
"Bukannya tidak mau diberi Rp25 juta per ha, mereka berpikir kalau sawitnya ditebang untuk peremajaan, 1,8-3 ha misalnya, lantas pendapatan sampai tanaman itu berbuah dari mana?" lanjut Gulat.
Dari segi pendanaan peremajaan yang berasal dari BPDP-KS, Gulat mengaku sejatinya tidak ada masalah penyaluran. Namun ia menilai faktor-faktor di atas tidak bisa dikesampingkan jika melihat capaian peremajaan yang belum sesuai target.
