Bisnis.com, LABUAN BAJO – Indonesian National Shipowners’ Association meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan yang memberikan kemudahan pemilik kapal meremajakan sekaligus menambah jumlah armada.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association Carmelita Hartoto menyatakan salah satu kebijakan yang dibutuhkan pelayaran adalah mengenakan suku bunga (interest rate) kredit bagi pengadaan kapal yang lebih rendah. Saat ini, paparnya, suku bunga kredit sektor pelayaran disamakan dengan suku bunga kredit untuk pembiayaan komersial yakni 12 persen.
“Paling tidak kami disamakan dengan pinjaman untuk infrastruktur yang interest rate panjang dan bunga yang rendah,” katanya dalam Simposium Women in Maritime Indonesia (WIMA INA) bertema Empowering Women on the Maritime Community di salah satu hotel di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (18/9/2019) malam.
Menurutnya, Presiden memberikan perlakuan khusus ke sektor infrastruktur dengan menikmati suku bunga rendah yaitu sekitar 6 persen. Dia berharap sektor pelayaran juga bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan pemberian suku bunga kredit perkapalan hanya 6 persen.
Saat ini, Carmelita menyatakan sektor pelayaran bisa disebut sebagai salah satu lokomotif utama perekonomian Indonesia karena pergerakan kargo yang paling banyak ada di angkutan laut.
Sayangnya, lanjutnya, sektor angkuta laut masih dianggap sebagai pemicu mahalnya biaya logistik nasional. “Sering kali kita disalahkan biaya logistik tinggi padahal kami [pelayaran] porsinya hanya 19% dari total biaya logistik,” tuturnya.
Baca Juga
Dalam simposium yang merupakan bagian dari perayaan hari jadi WIMA INA yang ke-4 hadir juga Ketua Umum WIMA INA Nirmala Candra Motik, kapten kapal wanita pertama Indonesia E Kartini, Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong Dothy dan Komandan Kapal Patroli Alugara PLP Tanjung Priok Jakarta Ni Putu Cahyani.
