Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menggelar konsultasi publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke Kamar Dagang dan Industri.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan konsultasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke Kadin bertujuan untuk mempresentasikan peluang swasta dalam pembangunan 5 tahun ke depan. Apalagi, dalam 5 tahun ke depan, pembangunan Indonesia tidak hanya akan mengandalkan APBN.
"RPJMN masa lalu kental nuansa APBN, tetapi keuangan APBN tidak akan cukup untuk memenuhi agenda pembangunan," kata Bambang di Ritz Carlton Mega Kuningan, Rabu (18/9/2019).
Dia memerinci, APBN tidak akan menjadi satu-satunya instrumen pembiayaan pembangunan, melainkan dengan partisipasi swasta, BUMN, maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Melalui konsultasi ini, Bambang berniat memberikan gambaran tantangan ekonomi 5 tahun ke depan, serta peluang investasi dalam proyek pembangunan. Dia berharap konsultasi ini membuat swasta bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan.
Selain itu, cara ini juga merupakan strategi pemerintah dalam mendorong investasi swasta dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah resesi global akibat perang dagang.
"Ada tujuh agenda pembangunan masing-masing punya porsi bagi swasta tetapi mungkin yang paling kecil relevansi bagi swasta adalah pertahanan dan keamanan," katanya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani mengatakan dengan tujuh agenda prioritas pembangunan, Rosan berharap konsultasi ini bisa memberi manfaat bagi swasta dalam mendorong pertumbuhan.
"Kita masih ingin ada terobosan yang bisa mendorong pertumbuhan sehingga tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi juga berkualitas," ujar Rosan.
Rosan menilai pembangunan 2020-2024, pertumbuhan ekonomi harus dijamin berkualitas dan berkesinambungan. Salah satunya dengan mendorong pembangunan infrastruktur guna menjaga efisiensi usaha.
Berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024, ada tujuh agenda utama pemerintah. Pertama, pengguatan ketahanan ekonomi. Kedua, pengembangan wilayah. Ketiga, peningkatan kualitas SDM. Keempat, kebudayaan dan karakter bangsa. Kelima, penguatan infrastruktur. Keenam, lingkungan hidup, ketahanan bencana, perubahan iklim. Ketujuh, stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Sementara untuk memenuhi tujuh agenda prioritas itu, belanja kementerian/lembaga diprakirakan hanya mampu mendanai 20% sampai 25%. Alhasil, Bappenas mendorong tiga strategi pendanaan bagi pemerintah daerah sebagai alternatif meloloskan pertumbuhan ekonomi 5,7%.
Selain itu, hasil Konsultasi Regional Bappenas di seluruh provinsi, untuk memenuhi rencana pendanaan RPJMN 2020-2024 hanya untuk tujuh agenda utama saja sebesar Rp24.214,5 triliun.
Angka ini masih lebih kecil dari prakiraan awal total investasi dan pembiayaan agenda prioritas dan proyek strategis mencapai Rp36.595,6 triliun sampai Rp37.447,6 triliun.
