Bisnis.com, JAKARTA — Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) menyebut, upaya dan program yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi kakao masih belum mampu menjawab tantangan produksi dan permintaan pasar.
Pembinaan yang diberikan kepada petani kakao oleh pemerintah dinilai masih sangat kurang. Selain itu, petani kakao juga tidak mendapatkan akses permodalan yang memadai sehingga sebagian besar dari mereka tak mampu menerapkan pertanian berkelanjutan dengan pendekatan prinsip-prinsip praktik bercocok tanam yang baik atau dikenal dengan istilah Good Agricultural Practice (GAP).
Peneliti CIPS Felippa Amanta mengatakan, hal tersebut pada akhirnya menyebabkan penurunan produksi kakao di Indonesia setiap tahunnya.
Berdasarkan data CIPS yang mengacu pada data Kementerian Pertanian, produksi kakao Indonesia sepanjang 2012—2017 terus mengalami penurunan. Produksi kakao pada 2012 sebesar 740.500 ton dan terus mengalami penurunan hingga sebanyak 659.776 ton pada 2017.
“Data tersebut bersumber dari Kementan yang masih dikritisi keabsahannya. Karena berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak swasta atau asosiasi, produksi kakao Indonesia sebenarnya hanya berkisar 300.000-400.000 ton per tahun,” katanya di Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Berdasarkan data dari Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo) produksi kakao Indonesia pada 2018 hanya mencapai 365.000 ton. Adapun pada 2017, produksi kakao Indonesia hanya tercatat sebesar 300.000 ton.
Lebih lanjut, Felippa menjelaskan sejumlah faktor yang membuat produksi kakao Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Menurut dia, penurunan tersebut disebabkan oleh kondisi pohon kakao yang sudah terlalu tua, pohon yang mudah terserang hama dan penyakit, hingga sulitnya menambah nilai tambah dari hasil produksi.
“Hal ini membuat petani semakin enggan menanam kakao. Sudah resikonya tinggi, butuh waktu lima tahun untuk kembali produksi bagi pohon yang baru diremajakan, kualitas produksi juga rendah atau tak kompetitif. Banyak petani yang beralih menanam karet atau sawit,” ujar dia.
Sebagai solusi penurunan produksi kakao di Tanah Air, Felippa meminta pemerintah untuk meniru program pembinaan teknik dan pemberian akses permodalan yang dilakukan oleh tiga pihak swasta kepada petani kakao. Ketiga pihak swasta yang dimaksud antara lain Swisscontact, Kalimajari, dan Nestle.
“Misalnya untuk produksi kakao, dalam dua tahun dengan membina 154 ribu petani kakao, swasta itu berhasil memperoleh produktivitas kakao sebesar 0,62 ton per hektare, sedangkan menurut data Kementan di saat yang sama produktivitas petani kakao secara keseluruhan di Indonesia hanya 0,4 ton per hektare,” ungkapnya.
Fellipa menambahkan, pihak swasta tak hanya memberikan pembinaan teknis dan membuka akses permodalan semata untuk meningkatkan produksi. Pihak swasta juga mendorong petani untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah melalui pengolahan lebih lanjut.
“Mereka [petani] mendapatkan pendampingan tak hanya bagaimana meingkatkan produksi, mereka juga mendapatkan pendampingan hingga ke akses pasar, sertifikasi,” katanya.
