Insentif Fiskal Tenaga Kerja Tak Cukup Dorong SDM

Prospera Lead Adviser Anton Gunawan menyatakan, Indonesia seharusnya memperkuat sumber daya manusia sebagai tulang punggung ekonomi ke depan. Dia menilai, seharusnya regulasi yang diciptakan bisa membuat SDM Indonesia menjadi pribadi yang fleksibel dengan mobilitas yang tinggi.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 12 September 2019  |  17:19 WIB
Insentif Fiskal Tenaga Kerja Tak Cukup Dorong SDM
Ilustrasi pendidikan vokasi. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- Upaya pemerintah mendorong kualitas sumber daya manusia melalui insentif fiskal bagi swasta yang memberi pelatihan vokasi belum cukup tanpa mobilisasi kapasitas tenaga kerja.

Prospera Lead Adviser Anton Gunawan menyatakan, Indonesia seharusnya memperkuat sumber daya manusia sebagai tulang punggung ekonomi ke depan. Dia menilai, seharusnya regulasi yang diciptakan bisa membuat SDM Indonesia menjadi pribadi yang fleksibel dengan mobilitas yang tinggi.

"Impact dari tax incentive itu tak terlalu besar, yang besar masalah di labour market. Saat ini SDM tidak fleksibel dan agak susah di address mobilitas antartenaga kerja," jelas Anton di Djakarta Theater, Kamis (12/9/2019).

Menurutnya, fleksibilitas tenaga kerja sangat penting, utamanya saat SDM akan melalui dinamika keluar dan masuk industri yang berubah dengan cepat.

Sementara itu, terkait dengan mobilisasi tenaga kerja, Anton menilai masa depan SDM harus mampu berpindah dari satu sektor ke sektor lain. Untuk menghadapi dinamika dunia kerja tersebut, artinya sangat dibutuhkan kemampuan tenaga kerja yang merespons kebutuhan pasar dan cepat beradaptasi.

"Nah ini masih sulit kalau di satu tempat dia punya skill, misal, soal teknologi informasi. Kalau tak punya skill, dia tak bisa pindah ke tempat lain," jelas Anton.

Anton menegaskan, insentif fiskal melalui super deduction tax yang dikeluarkan pemerintah harus bisa memastikan kapasitas SDM bisa meningkat dan cepat beradaptasi. Oleh sebab itu, Anton menilai dalam hal ini bukan pemerintah yang bergerak sendiri. Sebaliknya, pihak swasta yang harus lebih gencar mendorong kualitas SDM sementara pemerintah hanya memberikan fasilitas.

"Swasta yang harus bergerak karena mereka yang tahu perlu apa agar tak missmatch lagi," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
vokasi

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top