AHLI PERENCANAAN: Pembangunan Ibu Kota Berbasis Placemaking

Yang bisa memimpin pembangunan infrastruktur adalah sektoral yang sudah dimiliki oleh pemerintah.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com 28 Agustus 2019  |  06:26 WIB
AHLI PERENCANAAN: Pembangunan Ibu Kota Berbasis Placemaking
Pemandangan Monumen Nasional (Monas) yang berada di jantung kota Jakarta, Senin (26/8/2019). Pemerintah memutuskan akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. - ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

 Bisnis.com, JAKARTA — Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru, maka dalam pembangunannya, harus memperhatikan beberapa hal agar infrastruktur, kelistrikan, air, dan telekomunikasinya tertata.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro mengatakan bahwa dalam penataannya, infrastruktur baik jalan dan transportasi di ibu kota negara yang baru harus mengikuti skala manusia dan berbasis placemaking.

Placemaking adalah sebuah filosofi, konsep, dan pendekatan yang memberi sinergi maksimal antara kualitas ruang dan kualitas manusia secara berimbang dalam perancangan dan evaluasi ruang yang dianggap gagal dalam penyelenggaraan ruang publik.

“Dengan basis tersebut, untuk infrastrukturnya dari awal membangun yang basis utamanya untuk kendaraan umum dan pejalan kaki, tidak menyulitkan ketika diakses pejalan kaki sehingga bisa meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (27/8/2019).

Selain itu, perlu juga diciptakan infrastruktur yang menggunakan energi terbarukan, misalnya, system panel surya atau berbasis listrik sehingga meminimalisasi polusi dan emisi. Terlebih karena ibu kota negara baru dibangun di salah satu sumber oksigen dunia.

Kemudian, Bernardus menyebutkan bahwa untuk kelistrikan dan telekomunikasi, terlebih dahulu bisa melakukan pematangan tanah sehingga jaringan telekomunikasi, listrik, gas, dan air semua bisa tertanam di dalam tanah, tidak ada yang di udara.

Bernardus menekankan bahwa dalam pembangunan infrastruktur di IKN baru yang harus diutamakan adalah perencanaan yang matang, jangan terburu-buru membangun, tapi nanti malah harus membongkar-bongkar lagi.

“Jadi, bagaimana merencanakan dengan struktur ruang yang efisien. Karena pembangunan infrastruktur itu mengikuti struktur ruang. Jadi, harus masterplan yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur dan sudah didesain sesuai dengan jangkauan pelayanan dan jumlah penduduknya,” jelas Bernardus.

Lalu, Bernardus mengatakan bahwa yang bisa memimpin pembangunan infrastruktur adalah sektoral yang sudah dimiliki oleh pemerintah.

“Kan di Indonesia untuk sektoral sudah ada badannya semua, listrik ada PLN, air ada PDAM, infrastruktur ada PU, sementara dikepalai oleh mereka dulu. Yang jangan dilupakan adalah harus ada badan penyiapan dan perencanaan IKN [ibu kota negara],” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ikatan ahli perencanaan (iap) indonesia, Pemindahan Ibu Kota, Ibu Kota Dipindah

Editor : Zufrizal

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top