Ibu Kota Pindah, Infrastruktur Dasar Dibangun Pertengahan 2020

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal segera menyusun desain infrastruktur dasar di lokasi Ibu Kota negara yang baru, yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan infrastruktur dasar dijadwalkan dimulai pada pertengahan 2020.
Rivki Maulana
Rivki Maulana - Bisnis.com 26 Agustus 2019  |  23:56 WIB
Ibu Kota Pindah, Infrastruktur Dasar Dibangun Pertengahan 2020
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono saat bersilaturahmi ke rumah dinas Menko Perekonomian, Darmin Nasution Rabu (5/6/2019). - Bisnis/Anitana Widya

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal segera menyusun desain infrastruktur dasar di lokasi Ibu Kota negara yang baru, yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan infrastruktur dasar dijadwalkan dimulai pada pertengahan 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyusunan desain dimulai dari sekarang setelah Presiden Joko Widodo menetapkan lokasi Ibu Kota negara baru.

Infrastruktur dasar yang akan dibangjn meliputi jalan, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun kawasan permukiman dan perkantoran. 

"Desain kita mulai sekarang sampai dengan pertengahan tahun depan. Insya Allag groundbreaking untuk prasarana dasar bisa dimulai tahun depan," jelasnya di sela rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (26/8/2019).

Basuki menerangkan, setelah desain rampung, Kementerian PUPR akan mengajukan kebutuuan anggaran. Dia menyebut penggunaan anggaran akan menggunakan skema tahun jamak atau multiyears contract (MYC). 

Biaya pembangunan infrastruktur dasar akan berasal dari anggaran penerimaan dan  belanja negara (APBN).

Penggunaan porsi APBN, lanjut Basuki mencapai 19 persen dari total biaya sebanyak Rp466 triliun. Dengan kata kain, dibutuhkan Rp88,54 triliun untuk membangun infrastruktur dasar di Penajam dan Kutai Kartanegara.

Di sisi lain, Kementerian PUPR juga berniat menggunakam skema design and build pada pembangunan kawasan permukiman dan perkantoran.

Skema ini menurut Basuki lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional yang harus membuka lelang konsultan desain terlebih dahulu.

"Kita punya kriteria desain jadi langsung tender fisik. Ini sama seperti renovasi GBK [Gelora Bung Karno], lebih cepat," tukasnya.

 

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ibu Kota Dipindah, Kementerian PUPR

Editor : Nancy Junita
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top