1. Ekspor CPO ke India Berisiko Terimbas Wacana Pengenaan Safeguard
Peluang Indonesia memacu ekspor minyak sawit ke India berisiko kian menyempit apabila Negeri Bollywood resmi memberlakukan safeguard terhadap produk turunan CPO asal Malaysia.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, asosiasi minyak nabati India yakni The Solvent Extractors Association (SEA) meminta pemerintah negara itu memberlakukan safeguard, baca selengkapnya di sini
2. Pemerintah Diminta Jeli Lobi India Soal Bea Masuk CPO
.jpg)
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengatakan, Pemerintah RI harus jeli dalam melobi India agar tetap mampu mendapatkan pengurangan bea masuk produk turuan CPO di negara tersebut.
“Kita sudah mengikuti sejumlah tuntutan India, seperti penurunan bea masuk gula mentah sebagai salah satu lobi-lobi, baca selengkapnya di sini
3. Pasokan Global Berlebih, Harga Teh Indonesia Tertekan
Asosiasi Petani Teh Indonesia (Aptehindo) menilai tren harga teh pada tahun ini masih cukup rendah.
Nugroho B. Koesnohadi selaku Ketua Aptehindo mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh banyaknya suplai teh secara global. Baca selengkapnya di sini
4. Sektor Maritim Indonesia Harus Siap Hadapi Era Industri 4.0
Sektor maritim Indonesia harus siap menghadapi revolusi industri 4.0 agar tidak ketinggalan dari negara lain, caranya dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Wisnu Handoko mengatakan tantangan global dalam menghadapi revolusi 4.0 adalah bagaimana kebijakan pemerintah disiapkan untuk menghadapi digitalisasi. Baca selengkapnya di sini
5. Restitusi Pajak dalam Pusaran Korupsi
Penetapan empat pegawai pajak dan seorang komisaris di PT Wahana Auto Ekamarga (WHE), menambah daftar panjang perselingkuhan antara petugas pajak dan pengusaha terkait dengan restitusi.
Skandal tersebut juga menegaskan hipotesis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa restitusi sebagai salah satu titik rawan korupsi di sektor perpajakan. Baca selengkapnya di sini
