Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengatakan, Pemerintah RI harus jeli dalam melobi India agar tetap mampu mendapatkan pengurangan bea masuk produk turuan CPO di negara tersebut.
“Kita sudah mengikuti sejumlah tuntutan India, seperti penurunan bea masuk gula mentah sebagai salah satu lobi-lobi, agar produk turunan CPO kita diturunkan bea masuknya. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah kita menagih komitmen pemerintah India terhadpa produk CPO kita,” ujarnya, Minggu (25/8/2019).
Kanya mengharapkan, Indonesia dapat sesegera mungkin mengamankan pasar ekspornya di India.
Pasalnya, Negeri Bollywood merupakan salah satu pasar ekspor terbesar CPO dan produk turunannya asal Indonesia.
Namun, pangsa pasar Indonesia di India sepanjang tahun ini terus tergerus oleh peningkatan permintaan dari Malaysia.
Di sisi lain, dia menilai, protes yang dilakukan SEA wajar, lantaran pengusaha di asosiasi tersebut didominasi oleh produsen minyak nabati berbahan baku kedelai.
Murahnya harga produk turunan CPO asal Indonesia, membuat produk minyak nabati lain di India menjadi sulit bersaing.
“Kita tentu tidak bisa hanya mengandalkan potensi ekspor dari negara nontradisional seperti China pada masa depan. Pasar tradisional seperti India tetap harus dipelihara, terlebih budaya di negara tersebut memungkinkan adanya permintaan yang tinggi terhadap produk CPO,” katanya.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan, sulit apabila Indonesia meminta adanya penurunan bea masuk produk turunan CPO di India di, tengah meningkatnya tuntutan perlindungan dagang dari produsen minyak nabati lokal.
Di sisi lain, dia memperkirakan, kendati pada akhirnya bea masuk produk turunan CPO Indonesia diturunkan oleh India, negara tersebut akan memberlakukan hambatan dagang nontarif.
Persoalan hambatan nontarif, menurutnya, akan jauh lebih sulit untuk diselesaikan dibandingkan hambatan tarif.
“Sudah menjadi hal yang jamak kita temui, ketika hambatan tarif dari sebuah negara dapat direduksi, maka hambatan nontarif akan bermunculan. Apalagi CPO merupakan produk perkebunan yang dinilai dapat mengancam petani kedelai di India, yang jumlahya sangat besar,” jelasnya.
Untuk itu dia meminta produsen dan pemerintah RI memacu diversifikasi pasar ekspor CPO dan produk turunannya dari negara-negara tradisional seperti India dan Uni Eropa.
Pasar Afrika, Asia Timur dan Eropa Timur, menurutnya, menjadi lokasi yang menjanjikan untuk ekspor produk andalan RI tersebut.
Terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, proses lobi-lobi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah India terkait dengan penurunan bea masuk produk turunan CPO masih berjalan.
Dia mengklaim, Pemerintah India telah menunjukkan itikad baik untuk merespon permintaan dari RI tersebut.
“Respons mereka [Pemerintah India] sangat positif. Kami memahami, kebijakan mengenai CPO ini sangat berkaitan dengan kepentingan konstituen mereka dari kalangan petani. Namun, mereka sangat terbuka oleh segala kemungkinan. Dalam waktu dekat kami akan berkunjung kembali ke India,” jelasnya.
