PBB: Tingkat Kemiskinan Malaysia Jauh Lebih Tinggi dari Data Resmi

Pakar hak asasi manusia pada hari Jumat (23/8/2019) membantah pernyataan pemerintah Malaysia bahwa mereka hampir menghilangkan kemiskinan dan mengatakan bahwa angka resmi sangat tidak akurat dan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 23 Agustus 2019  |  14:29 WIB
PBB: Tingkat Kemiskinan Malaysia Jauh Lebih Tinggi dari Data Resmi
Bendera Malaysia - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar hak asasi manusia pada hari Jumat (23/8/2019) membantah pernyataan pemerintah Malaysia bahwa mereka hampir menghilangkan kemiskinan dan mengatakan bahwa angka resmi sangat tidak akurat dan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.

Dilaporkan bahwa tingkat kemiskinan resmi Malaysia turun dari 49 persen pada tahun 1970 menjadi hanya 0,4 persen pada tahun 2016.

Namun Philip Alston, praktisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait kemiskinan ekstrim dan hak asasi manusia, mengatakan data tersebut dihitung dengan metode yang sudah ketinggalan zaman. Dalam metode tersebut, garis kemiskinan tetap pada tingkat yang sama selama beberapa dekade meskipun biaya hidup semakin tinggi, ungkapnya.

Alston mengungkapkan analisis yang dilakukan oleh kelompok independen menunjukkan bahwa Malaysia memiliki tingkat kemiskinan yang signifikan dan bahwa tingkat kemiskinan sebenarnya adalah sekitar 15 persen.

"Angka resmi pemerintah akan menjadikannya juara dunia dalam menghilangkan kemiskinan ... tapi saya pikir cukup jelas bahwa bukan itu masalahnya," kata Alston pada konferensi pers pada akhir kunjungan 11 hari ke Malaysia, seperti dikutip Reuters.

Alston mengatakan garis kemiskinan nasional sebesar 980 ringgit (US$234,00) per rumah tangga per bulan adalah "konyol", karena itu berarti keluarga dengan anggota empat orang harus bertahan hidup dengan 8 ringgit, atau kurang dari US$2, per orang per hari.

"Itu tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan yang benar-benar mengerikan," katanya.

Menghitung rendah tingkat kemiskinan telah menyebabkan kurangnya kebijakan pemerintah yang efektif menargetkan masalah tersebut, dengan terlalu banyak program yang kekurangan dana dan tidak efektif, kata Alston.

Dia mendesak Malaysia untuk meninjau kembali metodenya dalam mengukur kemiskinan dan memperhitungkan kelompok-kelompok rentan yang dikeluarkan dari data seperti keluarga yang tidak memiliki kewarganegaraan, pekerja migran, serta pengungsi.

"Hanya dengan begitu Malaysia dapat mulai merancang kebijakan yang secara sistematis dapat memenuhi kebutuhan mereka," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
malaysia

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top