Bisnis.com, JAKARTA — Program aspal karet menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan serapan karet alam dalam menjadi 1 juta ton per tahun.
Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo mengatakan pada 2018, sebelum ada program tersebut, serapan karet dalam negeri hanya mencapai 17% atau 618.700 ton dari total produksi karet yang mencapai 3,77 juta ton.
“Program aspal karet itu bisa mendukung penyerapan dalam negeri, skemanya begitu ada atau tidak ada AETS [Agreed Export Tonnage Scheme]. Pemerintah memang ingin meningkatkan penyerapan dalam negeri,” katanya kepada Bisnis.com, Rabu (21/8/2019).
Kendati demikian, dia mengaku tak tahu berapa persen kontribusi program aspal karet untuk penyerapan dalam negeri.
Dengan besarnya penyerapan karet dalam negeri, maka harga karet alam masih bisa terjaga seiring dengan adanya perang dagang antara China dan AS yang mengakibatkan turunnya harga karet.
Selain itu, tekanan harga karet juga dipicu oleh penyakit jamur daun yang mengakibatkan gugur daun yang mengakibatkan menurunnya produksi karet Indonesia.
Baca Juga
Ketua Umum Dewan Karet Indonesia Azis Pane mengatakan hingga akhir 2019 produksi karet diperkirakan menurun hingga 15% dari realisasi produksi karet pada 2018 yang mencapai 3,77 juta ton.
Sementara itu, ekspor karet sepanjang 2019 juga diprediksi akan terjadi penurunan sebesar 17% hingga 20% dari realisasi 2018 yang mencapai 3,09 juta ton. Sebab itu, dia menyarankan pemerintah perlu melakukan pembenahan di industri hilir karet.
“Satu satunya jalan adalah memperbaiki industri hilir untuk dikembangkan di Indonesia sehingga kita tidak bergantung pada ekspor. Kita ekspor barang jadi.”
Sebagai informasi, Dewan Direksi Konsorium Karet Internasional atau The International Rubber Consorium (IRCo) kembali menggelar pertemuan di Bangkok, Thailand. Pertemuan tersebut membahas kelanjutan implementasi kesepakatan skema tonase ekspor (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS) dalam mengantisipasi pergerakan harga karet internasional.
AETS merupakan kesepakatan di antara tiga negara komite karet tripartite internasional yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk mengurangi volume ekspor karet alam sebanyak 240.000 MT. Implementasi AETS untuk Indonesia dan Malaysia berlangsung pada periode 1 April—31 Juli 2019, sementara Thailand pada 20 Mei—19 September 2019.
“Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), Indonesia telah memenuhi ketentuan implementasi AETS dengan total ekspor sebesar 934,36 ribu ton dan sesuai dengan perkiraan jumlah maksimum ekspor yang tertuang dalam Permendag No.779/2019. Dalam pertemuan tersebut, Thailand dan Malaysia juga mengonfirmasi pemenuhan implementasi AETS,” ungkap Kasan selaku Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, dalam siaran pers, Selasa (20/8/2019).
Dalam pertemuan ini, salah satu isu yang menjadi perhatian negara anggota ITRC adalah wabah penyakit gugur daun Pestaliopsis sp.
Penyakit ini telah menjangkiti lahan perkebunan karet di Indonesia dan Peninsula Malaysia. Saat ini, Thailand juga mewaspadai kemungkinan penyebaran penyakit tersebut ke wilayahnya.
Sebelumnya pada 24 Juli 2019, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penyakit gugur daun telah menyerang sentra karet Sumatra dan Kalimantan seluas kurang lebih 382.000 ha.
Hal ini berdampak pada pengurangan karet Indonesia sedikitnya sebesar 15% dari total produksi tahun 2019.
Kemunculan penyakit ini merupakan konsekuensi dari kurangnya perawatan yang dilakukan petani karet akibat dampak harga karet yang tidak stabil dalam waktu lama.
Kasan juga mengungkapkan, isu lain yang menjadi topik pembahasan adalah antisipasi penurunan permintaan karet global sebagai dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
Sebagai contoh, lemahnya permintaan karet dari China diakibatkan menurunnya produksi dan penjualan otomotif di negeri tirai bambu tersebut.
Oleh karena itu, sejumlah langkah antisipatif perlu diambil untuk menyiasati kondisi global yang tidak menentu tersebut.
