Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerapkan bea masuk tambahan terhadap produk susu dan olahannya dari Uni Eropa (UE).
Adapun, wacana tersebut diapungkan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, ketika merespons rencana UE memberlakukan bea masuk antisubsidi terhadap produk biodiesel asal Indonesia.
Seperti dikutip dari Reuters, dia mewacanakan mengenakan bea masuk sebesar 20%—25% terhadap produk berbahab baku susu (dairy product) yang diimpor dari UE.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W. Kamdani mengatakan, Indonesia harus berhati-hati dalam menaikkan bea masuk produk susu dari UE.
Pasalnya, berdasarkan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pengenaan bea masuk khusus kepada sebuah negara, tanpa ada dasar yang kuat seperti dugaan dumping atau subsidi maka akan melanggar prinsip transparansi, nondiskriminasi dan most favoured nation (MFN).
“Selain itu, kita juga harus lihat permintaan produk susu dari dalam negeri, terutama yang berasal dari UE. Jangan sampai bea masuk tambahan itu justru membuat industri terkait kesulitan mendapatkan bahan baku,” ujarnya, kepada Bisnis.com, Senin (12/8/2019).
Dia mengatakan, apabila industri terkait kesulitan mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan, maka akan membuat daya saing produk yang dihasilkan menjadi turun. Sebab, industri yang selama ini mengimpor dari UE, harus memindahkan negara asal impor bahan bakunya dari negara lain.
Menurutnya, ketika industri pengolahan susu memindahkan asal produk susu impornya dari UE, belum tentu produk dari negara pengganti sesuai spesifikasinya dengan yang dibutuhkan industri tersebut.
Dia pun khawatir, kendala tersebut akan dialami oleh produsen makanan dan minuman dari susu yang berbasis ekspor.
“Akibatnya, ekspor produk makanan dan minuman berbahan susu akan turun, tentu efek domino seperti ini yang tidak kita inginkan,” ujarnya.
Dia memahami, pemerintah ingin memberikan gertakan kepada UE setelah pemerintah kawasan tersebut berencana memberikan bea masuk antisubisidi (BMAS) kepada biodiesel RI. Namun, dia berharap, rencana kebijakan ‘balasan’ tersebut tidak melukai industri domestik.
