Jelang Kongres, Ini Dia 2 Calon Ketua Umum IKPI

Wacana pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak akan menjadi salah satu pembahasan dalam kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang akan digelar Malang, Jawa Timur pada 20 - 23 Agustus 2019.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 12 Agustus 2019  |  10:15 WIB
Jelang Kongres, Ini Dia 2 Calon Ketua Umum IKPI
Direktur Bank OCBC NISP Andrae Krishnawan (tengah) berbincang bersama Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir (kiri) dan CEO CPSSoft (Accurate Online) Yoseph Stephen, seusai penandatanganan kerja sama untuk Pembukuan Akurat & Taat Pajak, di Jakarta, Rabu (23/5/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak akan menjadi salah satu pembahasan dalam kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang akan digelar Malang, Jawa Timur pada 20 - 23 Agustus 2019.

Namun demikian, sebelum acara tersebut berlangsung, sejumlah suara miring muncul dan membuat panas tubuh organisasi yang menaungi para konsultan pajak tersebut.

Informasi yang berhasil dihimpun Bisnis.com menyebutkan dinamika di tubuh IKPI itu muncul setelah keputusan sejumlah cabang yang mendukung ke salah satu calon, termasuk petahana ketua Umum IKPI M. Soebakir.

Salah satu anggota IKPI Sempurna Bahri mengungkapkan bahwa saat ini calon ketua umum IKPI mengerucut ke dua calon yakni M. Soebakir dan Sri Wahyuni.

"Dua calon tersebut memang yang paling potensial. Dan dukungan cabang juga sudah mengalir ke keduanya," kata Sempurna, Minggu (11/9/2019).

Sempurna menambahkan bahwa dengan dengan mengerucutnya dukungan terhadap para calon, suara anggota di tingkat bawah terbagi antara yang mendukung petahana dengan para calon penantangnya tersebut.

Namun demikian, kontestasi tersebut tak akan banyak berpengaruh terhadap agenda utama kongres yang selain menbahas mengenai ketua umum juga terkait RUU Konsultan Pajak.

Seperti diketahui, saat ini di DPR tengah bergulir RUU Konsultan Pajak. RUU ini dianggap sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu poun pentingnya adalah perluasan peran konsultan pajak.

Di satu sisi, syarat lulus uji kompetensi pendidikan khusus profesi konsultan pajak yang harus diadakan oleh organisasi konsultan pajak dikhawatirkan menimbulkan monopoli profesi oleh organisasi konsultan pajak.

Ketua Umum IKPI M. Soebakir saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut tak menampik bahwa menjelang Kongres IKPI di Malang, tensi di organisasi memang agak sedikit memanas.

Namun demikian, menurut Subakir, hal itu merupakan hal yang lumrah. Pasalnya, siapun yang terpilih nanti mesti mengawal agenda terkait RUU Konsultan Pajak.

"Soal dinamika itu adalah suatu yang biasa. Karena yang menentukan nanti di kongres," ujar Soebakir.

Bagi Soebakir, yang paling penting diluar siapun nanti yang akan terpilih adalah pembahasan mengenai organisasi konsultan pajak.

"Bahwa RUU Konsultan Pajak yang sekarang ada di DPR adalah inisiasi DPR. IKPI adalah salah satu sumber informasi yang sewaktu-waktu diminta oleh DPR melalui RDP [Rapat Dengar Pendapat]," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Konsultan pajak

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top