Akur, Kata yang Sulit Dicapai dalam Penanganan Sungai di Ibu Kota

Yang dibutuhkan adalah kolaborasi nyata antara pihak terkait untuk segera menangani sungai guna mengantisipasi saat musim penghujan tiba.nn 
Krizia Putri Kinanti
Krizia Putri Kinanti - Bisnis.com 05 Agustus 2019  |  08:01 WIB
Akur, Kata yang Sulit Dicapai dalam Penanganan Sungai di Ibu Kota
Suasana rumah warga di bantaran sungai Ciliwung yang terdampak banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (5/2/2018). Banjir yang mencapai 2 meter dan merendam ratusan rumah warga tersebut akibat luapan air dari Sungai Ciliwung. - Antara/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA — Jakarta dan kota penyangganya merupakan wilayah yang sangat padat penduduk. Sejumlah masalah urban, seperti kemacetan, banjir, polusi hingga sampah harus selalu dihadapi penghuninya.

Seperti pekan lalu, jagat media diwarnai oleh berita banyaknya sampah di aliran Kali Bahagia di Bekasi yang masuk ke dalam DAS (daerah aliran sungai) Jatiluhur melalui Sungai Citarum, hingga menutupi aliran air. Volme sampah mencapai 400 ton.

Bagaimana bisa sampah sebanyak itu tidak ada yang menangani? Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, sebenarnya, tugas siapa yang menjaga sungai dan air ini agar tidak banjir?

Firdaus Ali, Staf Khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Sumber Daya Air, mengatakan bahwa masalah sampah di Kali Bahagia ini sudah tergolong darurat dan harus segera ditangani.

"Ini situasi darurat, Kementerian PUPR dari BBWS [Balai Besar Wilayah Sungai] Citarum bisa membantu pemda untuk mengangkat sampah dengan dinas kebersihan. Kami mengambil sampah lalu yang mengangkut pemda," ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu.

BBWS Citarum adalah unit pelaksana teknis & bidang konservasi sumber daya air (SDA), pengembangan SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah Sungai Citarum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Firdaus menambahkan bahwa upaya pengangkutan sampah dan normalisasi Kali Bahagia percuma dilakukan apabila bangunan-bangunan liar masih dibiarkan sebab alat berat tidak dapat mengakses badan air.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II U. Saefudin Noer mengatakan bahwa pihaknya telah, sedang, dan terus menata dan melakukan pembersihan di semua wilayah sebagaimana laporan-laporan yang ada.

Menurutnya, terdapat pembagian tugas dan fungsi dengan BBWS Ciliwung Cisadane dan pihaknya selalu dan aktif koordinasi. PJT II juga sudah merencanakan bersama untuk pembersihan.

Menurut Saefudin, ketika berbicara tentang kebersihan sungai diperlukan gotong royong antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar sungai termasuk BBWS dan PJT II.

Lalu bagaimana dengan kabar normalisasi sungai-sungai di Ibu Kota?

Firdaus Ali mengatakan bahwa tugas Kementerian PUPR adalah memastikan kelancaran aliran sungai melalu BBWS.

"Domain PUPR terkait dengan kelancaran aliran sungai adalah tugas BBWS, makanya kami mengembangkan kapasitas aliran sungai, tetapi hal yang terkait dengan sempadan sungai kiri dan kanan adalah domain Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.

Menurut Firdaus, yang menjadi masalah adalah ketika air sungai meluap lalu terjadi banjir dan kemudian terjadi kehebohan karena adanya warga yang tinggal di kiri kanan sungai. Padahal sudah jelas, peraturannya tidak boleh ada hunian di badan sungai sehingga apabila terjadi curah hujan tinggi daerah tersebut boleh dialiri.

Terkait dengan aliran sungai, pemerintah pusat sudah melakukan beberapa cara yakni dengan melakukan pengerukan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya sudah berulang kali mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembebasan lahan agar tidak lagi terjadi banjir, tetapi hal itu tidak juga dilakukan.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta lebih fokus dengan program naturalisasi sungai sebagai jawaban untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat Konferensi Water Security And Sustainability, yang juga dihadiri Menteri Basuki, mengatakan bahwa persoalan sungai menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan kawasan sekitarnya menjadi urusan kepala daerah.

"Untungnya Pak Basuki ini senior saya, kami ini berkomunikasi intensif karena air di Jakarta ini antara pusat dan provinsi itu sangat dekat kaitannya. Sungainya diurus Pak Bas [Basuki Hadimuljono], kanan kirinya diurus Gubernur DKI, tapi kalau ada banjir pasti yang ramai itu gubernur," kata Anies ahir Juli lalu.

Masyarakat sebenarnya tidak perlu disuguhi saling lempar jawaban. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi nyata antara pihak terkait untuk segera menangani sungai guna mengantisipasi saat musim penghujan tiba. Mumpung saat ini hujan jarang datang!

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Banjir Jakarta, normalisasi sungai

Editor : Zufrizal
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top