Bisnis.com, JAKARTA Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) menilai Indonesia perlu menggenjot perjanjian kerja sama perdagangan dengan pasar potensial secara umum guna menjamin akses minyak kelapa sawit atau CPO beserta turunannya.
Ketua Umum Joko Supriyono salah satu yang perlu ditingkatkan adalah perjanjian dagang dengan India mengingat CPO Indonesia masih diganjar tarif impor yang lebih tinggi dibanding Malaysia. Di sisi lain, ia tak mengkhawatirkan potensi direbutnya pangsa biodiesel oleh Malaysia karena negara itu tercatat tak mengekspor bahan bakar tersebut ke Eropa.
"Malaysia belum ekspor biodiesel ke Eropa. Yang eksportir terbesar Indonesia dan Argentina," tutur Joko di Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Joko pun mengajukan usul agar pemerintah Indonesia tak sungkan menaikkan tarif terhadap produk impor asal Uni Eropa, salah satunya pada produk olahan susu (dairy products).
"Semua negara menggunakan instrumen tarif. Saya baca artikel ternyata Indonesia kalau soal tarif dalam perdagangan global ternyata paling rendah. Negara lain memaksimalkan instrumen tarif semaksimal mungkin demi kepentingan nasional. Ini hal yang wajar," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyakini Indonesia bisa menangkal rencana pengenaan bea masuk antisubsidi terhadap produk biodiesel oleh Uni Eropa.
Baca Juga
Darmin menyatakan pihaknya memiliki bukti kuat untuk menepis penilaian Uni Eropa yang menuding Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) itu.
"Kita dari dulu sudah ada bukti [insentif biodiesel bukan subsidi]. Hanya saja mereka belum berhenti [mengeluarkan kebijakan diskriminatif pada produk sawit]. Sebentar-sebentar menuntut ke asosiasi, lalu konsumen, macam-macam," katanya
