Bisnis.com, JAKARTA – Penyelenggaraan infrastruktur transportasi laut dari sisi pembangunan infrastruktur pelabuhan, penataan jaringan, maupun dalam sistem pengelolaan dinilai harus efisien guna menekan biaya logistik nasional.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan peranan pelabuhan sangat penting bagi perekonomian nasional karena mampu menunjang kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri. Dalam konteks domestik, pelabuhan juga dapat memberikan andil terhadap pemerataan ekonomi wilayah melalui terciptanya konektivitas.
“Tantangan pembangunan pelabuhan ke depan salah satunya adalah mewujudkan konektivitas nasional dalam upaya peningkatan kelancaran akses kepada masyarakat pengguna jasa transportasi Iaut termasuk pendistribusian barang sampai ke pelosok Nusantara,” kata Tauhid, Selasa (23/7/3019).
Dia menambahkan meskipun upaya pembangunan pelabuhan terus dilakukan, tetapi terdapat tantangan dalam pengelolaannya. Mulai dari waktu tunggu kapal, efisiensi bongkar muat, penyelesaian administrasi dokumen dan perubahan fundamental Iainnya dalam kapasitas, dan kualitas pelabuhan dirasa belum efisien.
Masalah lain, lanjutnya, juga berkaitan dengan peralatan yang tidak lengkap dan banyaknya instansi yang terlibat menyebabkan biaya logistik semakin mahal. Selain itu, rute pelayanan nasional masih didominasi pelayanan port to port sehingga dinilai kurang efisien.
Pihaknya menyebut rata-rata biaya logistik di Indonesia mencapai 25% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Baca Juga
Oleh sebab itu, tuturnya, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan yang efisien diharapkan dapat mendorong industri pelayaran nasional untuk bersaing di pasar global serta mendorong daya saing ekonomi nasional. Perencanaan pembangunan Iinfrastruktur pelabuhan ke depan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, baik pada skala lokal, nasional maupun global.
Keterlibatan investor dalam proses pembangunan pelabuhan perlu terus didorong melalui berbagai model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Hal tersebut dikarenakan kemampuan APBN yang terbatas.
“Kerja sama ini juga perlu dilandasi oleh berbagai regulasi atau payung hukum yang dapat menciptakan iklim investasi dan bisnis yang kondusif,” ujarnya.
