Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Arah Revisi UU PPh Dinilai Belum Jelas 'Kelaminnya'

Draf rancangan revisi UU PPh dinilai belum mempertegas sistem perpajakan seperti apa yang akan diusung oleh pemerintah. 
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 24 Juli 2019  |  11:11 WIB
Petugas melayani wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun 2016 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/4). - Antara/Moch Asim
Petugas melayani wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun 2016 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/4). - Antara/Moch Asim

Bisnis.com, JAKARTA - Draf rancangan revisi UU PPh dinilai belum mempertegas sistem perpajakan seperti apa yang akan diusung oleh pemerintah. 

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menanggapi positif rencana revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) tersebut.

Namun demikian, Prastowo menganggap bahwa rancangan UU yang sedang beredar saat ini belum mempertegas apakah sistem perpajakan yang akan diusung mengacu ke sistem world wide atau teritorial.

"Ini kok belum tegas, mau beralih ke world wide atau teritorial," ungkap Prastowo, Selasa (23/7/2019).

Menurut Prastowo, penentuan skema ini akan memiliki implikasi yang lebih besar. Pasalnya, pemilihan terhadap salah satu konsep tersebut bisa mengubah konsep pemajakan penghasilan dari luar negeri misalnya tentang Controlled Foreign Company (CFC) rules maupun penghasilan dari luar negeri lainnya.

"Memang kita harus menentukan," tegasnya.

Adapun selain poin tersebut, Prastowo juga menyoroti pasal-pasal tentang perluasan objek, memperjelas biaya-biaya yang boleh jadi pengurang, perbaikan skema bracket dan tarif PPh OP, serta memperjelas biaya-biaya yang tidak diperbolehkan.

"Kalau PPh mungkin soal subjek itu supaya meng-capture digitalisasi ekonomi, khususnya soal BUT," tegasnya.

Selain tentang tarif, pembahasan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) juga mencakup pembahasan mengenai perluasan obyek pajak yang nantinya akan menjadi lahan perburuan baru bagi otoritas pajak.

Dalam draf revisi UU PPh yang diterima Bisnis.com, jumlah obyek pajak penghasilan yang nantinya akan dipungut membengkak dari 19 menjadi 25 objek PPh. Selain itu, rancangan UU itu juga mempertegas perlakuan pemajakan terhadap bentuk usaha tetap atau BUT dan transaksi ekonomi digital.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak ruu pph
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top